LOH Dorong Lakukan Gugatan Hukum ‘Hilangnya” BBU Sering

oleh -8 views

SUMBAWA BESAR, SR (20/2/2020)

Ketua Lembaga Olah Hidup (LOH), Yani Sagaroa mendorong berbagai pihak untuk melakukan gugatan hukum terhadap ‘hilangnya’ Balai Benih Utama (BBU) Sering, akibat adanya kebijakan relokasi atau pembangunan RSUD Sumbawa. Yani menilai pembangunan RSUD itu telah melanggar UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ia mengaku sudah banyak elemen masyarakat yang melakukan gugatan kasus serupa di beberapa daerah. “Harusnya ada dorongan yang kuat dari beberapa elemen yang priahtin terhadap sumber daya pertanian yang kian hari semakin menyusut. Bisa menggunakan skema clas action, bisa legal standing. Itu bisa dilakukan organisasi lingkungan hidup seperti NGO, maupun lembaga-lembaga kampus seperti PUSHAM UNSA yang bisa mengkaji dari sisi hukum dan aturan-aturan lainnya,” kata Yani saat menghadiri Reses Anggota DPRD Sumbawa, M Yamin SE., M.Si yang dirangkaian dengan FGD bertema “Masa Depan Pembangunan Sumbawa” di Lapak Perusda, Rabu (19/2/2020) malam.

Ketika nanti ada keputusan hukum jika ada gugatan yang kemudian memenangkan pihak penggugat, lanjut Yani, maka bangunan RSUD harus dipindahkan dan mengembalikan lahan itu sebagaimana fungsi sebelumnya yaitu BBU. Atau bisa juga mencari lahan pengganti yang sesuai dengan aturan.

Menurutnya, tidak alasan apapun yang membenarkan BBU itu dihilangkan. Termasuk hasil pengkajian tim Kementerian Kesehatan yang menjadikan lahan BBU sebagai lokasi yang layak untuk pembangunan rumah sakit. “Apapun itu ketika melanggar aturan, ya sudah pasti salah,” tukasnya.

Baca Juga  Krisyanto ‘Jamrud’: Ingat Coblos Koster-Ace

Sementara Dr. Lahmuddin Zuhri SH MH dari PUSHAM UNSA, menanggapi positif desakan tersebut. Menurutnya, semua masyarakat harus terlibat dalam pembangunan termausk perguruan tinggi. Salah satu terkait dengan BBU yang lokasinya sudah dijadikan tempat pembangunan RSUD Sumbawa. Pihaknya ungkap Doktor Lahmuddin, akan mengkaji persoalan itu secara mendalam guna memastikan simpul-simpul mana yang bertabrakan dengan aturan lain, ekologi maupun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Sumbawa. “Dikatakan terlambat menyikapi masalah, iya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan untuk Sumbawa yang lebih baik,” tandasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD