Pekerjakan PMI Ilegal di Arab Saudi, Majikan Didenda 10 Ribu Real/Hari

oleh -2 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (15/2/2020)

DPRD

Kesempatan masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) khususnya negara tujuan Arab Saudi, terbuka lebar. Pasalnya, saat ini negara kaya minyak tersebut membutuhkan CPMI sekitar 3000 orang. Ini merupakan perekrutan pertama sejak penempatan tenaga kerja di Kerajaan Arab Saudi dan 19 negara di timur tengah lainnya dimoratorium pada 26 Mei 2015.

Kini secara formal khusus Arab Saudi telah dibuka sejak 1 Oktober 2019 lalu. Hal ini menyusul berlakunya Kepmenaker No. 291 tahun 2018. Karena saat itu tidak ada job order, sehingga selama beberapa bulan belum ada penempatan. “Sekarang sudah ada job ordernya, jadi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi, harus menyiapkan diri dari sekarang, baik kondisi maupun kelengkapan persyaratannya secara administrasi,” kata Kadisnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc yang didampingi Ketua APJATI Sumbawa, Burhanuddin saat menggelar jumpa persnya di ruang kerjanya, Jumat (14/2).

Menurut Kadisnakertrans yang akrab disapa Doktor Can ini, sebenarnya moratorium ke timur tengah belum dibuka dan masih berlaku sampai saat ini. Khusus Arab Saudi, dibuka sistem ujicoba selama 6 bulan, dengan masa kontrak PMI selama 24 bulan (2 tahun). Jika ujicoba ini berhasil dengan sistem perekrutan yang berbeda dari sebelumnya, maka moratorium tersebut akan dibuka secara resmi.

Baca Juga  Putri Pariwisata Indonesia Siap "Jual" Sumbawa
Kadis Nakertrans Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc

Dengan sistem perekrutan yang baru ini, Doktor Can, mengatakan kecil kemungkinan ada CPMI ilegal yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebab Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tidak diperkenankan lagi melakukan perekrutan CPMI secara mandiri. Perekrutan akan dilakukan oleh Disnakertrans melalui LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu). Dan pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi juga tidak dilakukan PPTKIS, tapi oleh PT Bursa Usaha Migran Indonesia (PT BUMI)—semacam EO dari semua PPTKIS yang tergabung dalam APJATI.

Kemudian terintegrasinya sistem pengiriman CPMI yang berlaku di Pemerintah RI dengan sistem di Kerajaan Arab Saudi. “Sistem dua negara ini menyatu menjadi sistem satu kanal. Ini sebagai upaya kedua negara selaku pengirim dan pengguna CPMI untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pada saat penempatan CPMI, yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam hal ini ada komitmen yang kuat dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sistem yang bermuara pada upaya pelindungan PMI kita di Kerajaan Arab Saudi,” jelas Doktor Can.

Dengan sistem ini juga sambung Doktor Can, ada intervensi Kerajaan Arab Saudi terhadap penempatan PMI. Dengan intervensi ini, sangat kecil kemungkinan adanya PMI Unprosedural. Sebab kerajaan Arab Saudi tidak akan lagi menerbitkan visa kerja atau izin kerja. Bagi majikan yang berani mempekerjakan PMI ilegal, akan berlaku denda yang cukup tinggi. Majikan tersebut didenda 10.000 real atau setara Rp 40 juta, per hari. “Jadi tidak akan mungkin lagi ada majikan yang berani untuk mempekerjakan PMI yang unprosedural. Karena di Arab Saudi yang menempatkan PMI tidak lagi agen, tapi Syarika yang merupakan kumpulan 30-an perusahaan besar di Arab Saudi,” ungkapnya.

Baca Juga  Usai Berbuka Puasa, Dua Warga Lape Kehilangan Rumah

Ia berharap dengan sistem ini, angka kasus yang menimpa PMI khususnya asal Kabupaten Sumbawa di Arab Saudi dapat berkurang atau bahkan tidak lagi terjadi. (JEN/SR)

DPRD DPRD