Lulusan Paket B Ikut Pilkades, Apakah Bisa ?

oleh -370 views

Oleh: Jusriadi, Bendahara Umum IKA PMII Sumbawa

OPINI, 10 FEBRUARI 2020

Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Sumbawa digelar serentak pada 4 Maret 2020 mendatang. Pilkades itu akan digelar di 119 desa sebagaimana disebutkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro (Berita online PS News, 22 Oktober 2019). Tahapan demi tahapan telah berlalu. Saat ini sedang dalam proses verifikasi dan penelitian keabsahan administrasi. Sementara bagi desa dengan jumlah calon lebih dari 5 orang wajib mengikuti seleksi tambahan yang dijadwalkan pada 14 Februari mendatang. Dilanjutkan dengan penetapan calon dan penarikan nomor urut pada 17 Februari mendatang. Dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti terkait banyaknya bakal calon lulusan Paket B yang ikut dalam kontestasi. Apakah bisa ?

Dalam sejumlah aturan yang menjadi acuan dalam pemilihan kepala desa tidak ada yang menyebut bahwa syarat calon kepala desa boleh dari lulusan Paket A, Paket B maupun Paket C. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah dan Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan Pilkades beda dengan aturan terdahulu. Pada pasal 33 poin d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu syarat Calon Kepala Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga terdapat ketentuan yang mengatur tahapan Pilkades berupa tahap penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon.

Hal itu terdapat di pasal 41 (3), yang berbunyi; b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari; yang penjelasannya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan“kelengkapan persyaratan administrasi”adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas …. (4) Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Baca Juga  Rudy Mbojo dan Muhammadiyah Dompu Kompak Lawan Hoaks

Kemudian hal itu kembali dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 1 tahun 2015 tentang kepala desa pada bagian keempat tentang pencalonan. Di dalam pasal 35 ayat 1 point d juga disebutkan bahwa syarat calon kepala desa disebutkan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Itu pun harus dibuktikan dengan melampirkan fhoto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Penulis tegaskan, pendidikan formal, bukan pendidikan non formal (paket A, paket B maupun paket C). Hal yang sama juga dipertegaskan dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 43 tahun 2019 Pasal 24 ayat 2. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Calon Kepala Desa harus melampirkan fhoto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat berwenang. Sekali lahi, ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir.

Lalu apa perbedaan pendidikan formal dan non formal?

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari, dan, oleh, serta untuk masyarakat sebagai perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar Nasional pendidikan. (Wikipedia).

Baca Juga  Gubernur NTB Dukung Penuh Muktamar GPII XIII di Mataram

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan :

– Pasal 13 (1); Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

– Pasal 14; Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

– Pasal 17 (2); Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

– Pasal 18 (3); Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

– Pasal 26 (4); Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta’lim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (6); Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar Nasional.

Dari pasal-pasal tersebut, terdapat catatan-catatan yang jelas dengan membedakan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Hasil pendidikan non formal memang bisa disetarakan, namun bukan disederajatkan dengan pendidikan formal. Itu pun harus melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk, dengan mengacu pada standar Nasional. Sekian semoga bermanfaat. (*)

iklan bapenda