Persoalan Pupuk Masih Berantakan, Swasembada Pangan Menjauh

oleh -2 views

JAKARTA, SR (30/1/2020)

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, H Johan Rosihan ST mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi masih berantakan yang mengakibatkan cita-cita swasembada pangan masih jauh terealisasi. Pasalnya, kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi baik di aspek dasar hukum, perencanaan, peredaran dan pengawasan hingga saat ini belum juga dapat terurai cara penyelesaiannya. “Pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyedian dan distribusi maupun harga melalui subsidi,” tukas legislator PKS asal Sumbawa, NTB ini.
Ia menyoroti tiga hal mendasar persoalan pupuk yang meliputi sisi tepat guna, tepat sasaran dan persoalan distribusi. Dari sisi tepat gunanya, telah nyata keadaan hingga saat ini berdasarkan data selama 10 tahun, rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi dan produktifitas. Pencapaian yang ia maksud adalah selama 10 tahun, hanya memperoleh prosentase produksi sebesar 30,9% dan produktivitas sebesar 13,2%. Ia menganggap penyebab utamanya adalah belum tepat sasarannya untuk petani penerima pupuk subsidi.

DPRD

Johan menyampaikan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016, sekitar 30 persen pupuk bersubsidi jatuh ke tangan perusahaan besar. “Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan marjin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Johan.

Baca Juga  Sukses Menata Pariwisata NTB, TGB Berbagi Tips di HPN Padang

Menurut Johan Rosihan, Fraksi PKS telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki aspek teknis, manajemen, dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi.

Lebih Lanjut Politisi PKS ini menjelaskan bahwa, selain permasalahan terkait kebijakan pupuk subsidi diantaranya sistem penetapan alokasi pupuk dan data akurasi petani, implementasi tidak sesuai dengan ketentuan (moral hazard), penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis anjuran, HET yang berlaku kurang realistis, keterbatasan anggaran belanja pemerintah, sistem distribusi tertutup yang belum optimal dan masih lemahnya pengawasan di lapangan. “Ini bukti kalau penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia amburadul dan memiliki banyak kelemahan,” kata dia.

“Saya Usul, PT Pupuk Indonesia bisa bersinergi dengan  BUMDes dalam distribusi pupuk agar tidak ada lagi kasus-kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di masyarakat. “Dan Alhamdulillah usul ini menjadi keputusan Rapat Kerja DPR dengan Pemerintah ketika pembahasan persoalan pupuk ini,” pungkas Johan Rosihan. (SR)

 

DPRD DPRD