Truk ODOL Marak Beroperasi, Dishub Tak Bisa Bertindak Tanpa PPNS

oleh -10 views

SUMBAWA BARAT, SR (28/1/2020)

Truk kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimention and Over Loading/ODOL) yang dioperasikan pengusaha jasa angkutan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) semakin marak. Namun Dinas Perhubungan setempat selaku leading sektor terkait tak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan tindakan. Pasalnya dinas tersebut belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kadis Perhubungan Sumbawa Barat, Abdul Hamid S.Pd M.Pd yang ditemui SAMAWAREA, Selasa (28/1) mengakui banyaknya ditemukan truk ODOL. Meski demikian pelanggaran itu tidak bisa ditindak oleh pihak lain termasuk polisi, melainkan hanya Dinas Perhubungan. Sementara pihaknya ada aturan yang mengaturnya bahwa petugas yang boleh menindak pelanggaran tersebut hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Perhubungan. “PPNS inilah yang belum kami punya. Rencananya dalam waktu dekat ini kami akan mengirim satu pegawai kami untuk mengikuti pendidikan PPNS tersebut,” kata Abdul Hamid.

Untuk saat ini pihaknya hanya bisa menghimbau kepada pelaku sekaligus mensosialisasikan tentang dilarangnya truk ODOL, mengingat banyak yang belum mengetahui tentang aturan tersebut. Sebab beroperasinya truk tersebut tidak hanya mengancam keselamatan sopir tapi juga pengguna jalan lainnya. Karena setiap kendaraan sudah disesuaikan kondisi fisiknya dengan muatannya. Ketika ada pemaksaan muatan melebihi kapasitas, ini yang menjadi masalah. “Jadi jangan hanya mementingkan keuntungan semata sehingga mengorbankan keselamatan. Apalagi truk ODOL ini juga bisa membuat jalan-jalan cepat rusak,” pungkasnya. (HEN/SR)

iklan bapenda
Baca Juga  Ini Komitmen Mo-Novi dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Sumbawa