Eksploitasi Lahan: Antara Kesejahteraan dan Bencana Alam

oleh -14 views

Oleh: Amelya Dinda AR (Mahasiswa Semester V Fisipol UNSA)

OPINI, 28 JANUARI 2020

Ketika pemerintah pusat telah menetapkan Sumbawa sebagai salah satu daerah lumbung jagung, maka pada saat itu pula eksploitasi lahan di Sumbawa terjadi begitu masif. Hal tersebut dipicu dari dua determinasi, yaitu determinasi politik, dan determinasi ekonomi (Kurniawansyah, 2018). Determinasi politik yang dimaksud adalah karena pemerintah daerah saat ini benar-benar menggenjot swasembada jagung yang menjadi salah satu program utama pemerintah itu sendiri. Akibatnya masyarakat diberi ruang untuk melakukan akivitas yang terbilang ekstrim dengan menebang pohon dan membakar lahan-lahan sebagai sumber kehidupan masyarakat demi memenuhi ekspektasi pemerintah tentang kebijakan jagung itu sendiri. Dukungan pemerintah dalam hal ini begitu kuat, determinasinya adalah bibit-bibit subsidi diberikan kepada masyarakat, pabrik-pabrik jagung menjadi masif. Namun ada kaedah alam yang dilupakan, yaitu eksploitasi lahan yang tidak terbendung.

Dari sisi ekonomi, muncul kaedah dilematis dalam masyarakat, dimana masyarakat juga tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang menjadi program pemerintah itu sendiri, apalagi keuntungan dari hal tersebut secara ekonomi bersifat pragmatis. Perihal yang demikianlah yang diinginkan oleh masyarakat, pada saat yang sama pula sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang terbilang masih sangat rendah. Pola pikir pragmatis itu menjadi sangat mudah dilakukan oleh masyarakat atas dorongan kebijakan pemerintah sekaligus dorongan ekonomi, meskipun harus menggunduli hutan sekalipun. Secara sederhana dapat dibahasakan seperti ini, bahwa dalam kaca mata ekonomi, situasi tersebut sangat menguntungkan petani, dan pemerintah diuntungkan secara politik, sebab publik akan mengaku kesuksesan pemerintah dalam membangun pertanian secara “kaffah”. Namun situasi tersebut telah membuat lahan pertanian tereksploitasi. Disisi lain, sebagian besar petani tidak memiliki pilihan lain, sehingga mereka juga merasa tidak peduli dengan doktrin lingkungan, yang terpenting bagi petani adalah hasil bercocok tanam lebih melimpah, meskipun lahan terekspolitasi secara masif. Kondisi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Sumbawa yang secara geografis memiliki alam yang indah dan didominasi oleh hutan dan gunung merupakan pintu kehidupan yang luar biasa. Namun hal tersebut secara perlahan telah mengalami perubahan secara ekstrim, dimana gunung yang hijau dan rindang berubah menjadi tandus dan gundul.

Situasi ini sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat secara global. Lima tahun sebelumnya, ketika musim kemarau, air sumur dan sungai tetap stabil, cenderung tidak ada masalah. Begitupun ketika musim hujan berlangsung, jikapun terjadi banjir namun tidak banyak merugikan masyarakat. Sementara dalam lima tahun terakhir ini, penulis mengamati bahwa ketika musim kemarau datang, sungai mulai mengering, dan air sumur pun sebagian besarnya mengalami kekeringan. Sementara ketika musim hujan datang, terjadi banjir hampir di semua tempat, bahkan hujan kecilpun membuat beberapa wilayah selalu mengalami kebanjiran yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Baca Juga  Sutopo Purwo Nugroho Raih Penghargaan Khusus Liputan6 Awards 2019

Mengutip tulisan dari Heri Kurniawansyah (2018) bahwa secara teoritis, pemerintah sepertinya menganut teori pembangunan (developmentalisme) dari Rostow dalam kebijakan pertanian dan kehutanan saat ini. Rostow mengelompokkan teori dalam model jenjang linear (linear stages mode). Jenjang linier yang dimaksud adalah dimulai dari masyarakat tradisional (the traditional society), prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), tinggal landas (the take-off), menuju kedewasaan (the drive to maturity), dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Jika dikaitkan dengan sektor pertanian, Rostow mengemukakan bahwa kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow itulah yang menjadi pemikiran fundamental Soeharto dalam membangun sektor pertanian, yang selanjunya diadopsi oleh pemerintah saat ini untuk semata-mata mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya (Korten dan Karner dalam Kurniawansyah, 2018).

Jika era orde baru hanya lahan-lahan persawahan yang dieksploitasi, saat ini eksploitasi tersebut justru sudah merambah ke hutan-hutan produktif. Feri Adu selaku aktivis lingkungan menyebutkan: “Kemarahan alam lebih disebabkan karena manusia yang sudah tidak lagi bersahabat dengan alam. Modelnya, kawasan hutan sebagai penahan air hujan sudah nyaris gundul. Akibatnya, banjir bandang yang menghancurkan harta benda, pemukiman warga hingga infrastruktur pemerintah, tak bisa dihindari. Negara hadir menangani akibat bencana adalah tanggungjawab. Tetapi, negara juga tidak boleh tutup mata terhadap penyebab terjadinya bencana itu (penggundulan hutan). Kalau anda membantah bencana tersebut bukan karena gundulnya hutan, mari kita uji kebenarannya. Dalam perspektif lingkungan, banjir bandang yang terjadi, itu biasanya lebih disebabkan oleh lingkungan yang tidak ramah akibat ulah manusianya. Coba kembali ke historis, adakah hutan gundul tahun 80-an ke bawah dan adakah banjir bandang yang merugikan masyarakat dan daerah saat itu di Pulau Sumbawa?. Dalam data kami, itu tidak ada. Bukankah trend gundulnya hutan dan bencana itu terjadi tahun 1990-an ke atas?,” (http://www.visioner.co.id, diakses tanggal 20 Januari 2020).

Selain itu, kondisi hutan di wilayah yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara sudah sangat parah dan memprihatinkan. Kegiatan eksploitasi hutan telah berlangsung secara terus menerus baik dengan izin (legal) maupun tanpa izin (illegal), seperti terjadi illegal logging (pembabatan hutan), pencurian kayu, perubahan fungsi hutan menjadi kawasan non hutan (pertanian, pertambakan dan pertambangan), pengelolaan kawasan hutan oleh para pemegang izin usaha dengan HGU yang memanfaatkan hutan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti kekeringan, berkurangnya sumber mata air, semakin meluasnya lahan kritis, punahnya berbagai jenis satwa dan ekosistem, terjadinya musibah banjir, erosi dan abrasi (Sood, 2019).

Baca Juga  Kemenag Wajibkan Madrasah Pakai Absensi Elektronik

Letak geografis pemukiman penduduk beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa cenderung berada di dataran rendah, maka dapat dibayangkan jika hal tersebut terus dibiarkan, maka ini adalah bencana bagi masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Jika kita mengacu kepada ikhtiar pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk diterapkan, diantaranya UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU. No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 45 Th 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan aturan-aturan lainnya yang relevan. Ironisnya, justru kerusakan hutan dalam lima tahun terakhir menjadi semakin parah, akibatnya terjadi banjir dan bencana alam lainnya yang tidak bisa dibendung.

Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten, tanggal 9 Februari 2017, jumlah korban yang terdampak banjir di kecamatan paling dekat dengan ibukoa Kabupaten Sumbawa yaitu Kecamatan Moyo Hilir, 730 KK (2.952 jiwa) dan di Moyo Utara 1.372 KK (5.518 jiwa). Dengan demikian, tidak ada jalan lain selain pemerintah segera mengambil sikap melalui kebijakan hukum dan pertanian guna menghentikan polarisasi ini, yang selanjunya direduksi dengan kebijakan komperehensif yang lebih bersahabat dengan alam, diantaranya ide untuk kembali kepada sistem pertanian berbasis organik perlu dilakukan secara masif sebagai solusi awal dalam menciptakan pertanian yang lebih baik, terutama melalui tangan-tangan sarjana pertanian. Tinggal bagaimana modifikasi dan kreatifitas dalam mengembangkan model pertanian tersebut dengan didukung oleh sistem informasi dan teknologi yang luar biasa tanpa mengeksploitasi lahan-lahan yang sudah ada, termasuk dengan “sistem pertanian terpadu”.

Demikian pula dengan institusi di sektor kehutanan terus ditingkatkan, jumlah aparatur sipil dan aparat penegak hukum lainnya terus dikuatkan. Semua hal tersebut akan kembali kepada core value yaitu political will seorang leader, oleh sebab itu sangat penting penekanan masalah ini berada pada leader, termasuk mereduksi kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur lain agar paradigma masyarakat dalam peningkatan ekonomi tidak bertumpu semata pada jagung saja, melainkan disiapkan dan diarahkan ke sekor lain yang tidak merusak lingkungan (na ansal belangan bae tapi senatang bala). (*)

DPRD DPRD