Komisi III DPRD NTB Setuju Penambahan Penyertaan Modal di Bank NTB Syariah

oleh -4 views

MATARAM, SR (23/1/2020)

Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui penambahan penyertaan modal di Bank NTB Syariah. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna untuk menanggapi surat Gubernur NTB tentang permohonan persetujuan DPRD untuk penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah/aset.

DPRD

Ketua Komisi III, Sambirang Ahmadi S.Ag., M.Si, Kamis (23/1) mengemukakan hasil kajiannya terkait kinerja Bank NTB Syari’ah. Komisinya berpendapat bahwa sebagai bank daerah (Badan Usaha Milik Daerah) yang secara historis telah cukup lama berperan sebagai pengelola kas daerah, dan juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta lahirnya pengusaha-pengusaha daerah, Bank NTB Syari’ah perlu terus didukung perkembangannya sehingga benar-benar bisa menjadi bank daerah yang kompetitif dalam membantu perekonomian masyarakat NTB. Selain itu mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank nasional dan bank-bank konvensional lainnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi Bank NTB Syari’ah saat ini adalah bagaimana memperluas fungsi dan peranannya sehingga tidak hanya terkesan sebagai pengelola kas daerah, tapi juga mampu melayani kebutuhan transaksi keuangan masyarakat luas. Dengan kata lain, Bank NTB Syari’ah harus memperluas segmen pasarnya, sehingga tidak hanya mampu melayani pemerintah daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat luas, karena secara esensi Bank NTB Syari’ah adalah milik bersama, milik seluruh masyarakat Bumigora.

Ada empat alasan dan pertimbangan yang mendasari perlunya dukungan penyertaan modal terhadap Bank NTB Syari’ah. Disebutkan politisi PKS asal Sumbawa ini adalah alasan kinerja, prospek bisnis, regulasi dan pengaruh terhadap fiskal daerah. Bank NTB Syari’ah telah mampu eksis di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat dengan menunjukkan kinerja yang baik dan sangat menggembirakan. Pada tahun 2019, kinerja Bank NTB Syari’ah mampu melampaui kinerja industri perbankan nasional. Hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan aset dan laba, pembiayaan, dan rasio keuangan utamanya, dengan rincian total aset meningkat dari Rp. 7,04 triliun menjadi Rp. 8,69 triliun atau tumbuh sebesar 23,43% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan industri perbankan nasional hanya tumbuh pada kisaran 5,93%. Pertumbuhan aset Bank NTB Syari’ah ditopang oleh perhimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp 6,82 triliun dari Rp 4,92 triliun pada tahun sebelumnya, tumbuh sebesar Rp 1,9 triliun atau 38,5%, jauh di atas pertumbuhan rata-rata industri perbankan nasional yang hanya tumbuh sebesar 6,29%. Pembiayaan Bank NTB Syari’ah tumbuh sebesar 14,65% atau meningkat menjadi Rp 5,58 triliun dari Rp. 4,87 triliun pada tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan industri perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 5,67%. Kualitas pembiayaan semakin baik dengan indikator rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) sebesar 1,36%, membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,63%.

Baca Juga  Penanganan Kasus Pembakaran Baliho Caleg di KSB Dihentikan

Kemudian rasio keuangan utama menunjukan hasil yang baik. Ini terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 35,88%, tingkat pengembalian aset (ROA/return on aset) sebesar 2,52%, return on equity (ROE) sebesar 11,97%, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional perusahaan (bopo) sebesar 77,05 %, net income 5,47%, dan Finance to Deposit Ratio (FDR)/rasio pembiayaan terhadap pendanaan sebesar 81,89%. “Dengan kinerja yang sangat baik tersebut, Bank NTB Syari’ah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 162,46 miliar atau naik sebesar 6,94% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp 151,9 miliar,” bebernya.

Lebih jauh dikatakan Sambirang, persaingan di industri perbankan yang semakin ketat mengharuskan Bank NTB Syari’ah bertindak “out of the box”, melakukan adaptasi dan pembenahan dari semua sisi. Bank NTB Syari’ah tidak bisa lagi mengandalkan bussines as usual, yang hanya bertumpu pada captive market pemerintah daerah dan para ASN. Untuk itu, Bank NTB Syari’ah harus merubah tampilan, menyempurnakan rencana dan proses bisnis, produk, layanan, dan menjunjung tinggi profesionalitas dan kehandalan sumber daya insani, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat luas. Di samping itu, infrastruktur bangunan kantor dan fasilitas penunjang pelayanan lainnya harus tampak lebih memadai dan memuaskan semua pelanggan dan stake holder.

Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengamanahkan kepada pemerintah provinsi untuk menjadi pemegang saham pengendali dengan share saham senilai 51%. Sementara posisi saham Pemda NTB saat ini baru mencapai 44,11%. Untuk mencapai saham senilai 51% tersebut, Bank NTB Syari’ah tentu membutuhkan penguatan modal agar tetap bisa tumbuh secara kompetitif. Untuk diketahui, per Desember 2019, modal inti Bank NTB Syari’ah masih tercatat sebesar Rp 1,42 triliun, sehingga perlu terus diback-up agar bisa terus tumbuh dan memenuhi standar modal inti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Tambahan penyertaan modal yang diminta oleh Gubernur NTB bukanlah dana segar (fresh money), melainkan pengalihfungsian aset daerah yang idle/tidak produktif, sehingga tidak akan bepengaruh atau berimplikasi terhadap beban fiskal daerah.

Baca Juga  Kunjungi Ropang, Bupati Janji Tuntaskan Infrastruktur Jalan

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Komisi III menilai wajar surat Gubernur untuk tambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah/aset tanah yang berstatus idle seluas 9.996 m2 dengan nilai wajar Rp 78.233.667.000 yang berlokasi di Jalan Udayana Mataram. Dengan nilai wajar tersebut, share saham Pemda NTB di Bank NTB Syari’ah meningkat dari 44,11% menjadi 48,33%. Sehingga dengan demikian, ke depan tekanan terhadap fiskal daerah juga berkurang karena hanya butuh 2,67% lagi untuk mencapai 51%,” pungkasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD