Jika Honorer Dihapus, Pemda KSB Kesulitan

oleh -0 views

SUMBAWA BARAT, SR (23/1/2020)

Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Badan Kegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Artinya, tenaga honorer dihapus. Kesepakatan ini ditetapkan pada 20 Januari 2020 kemarin. Dengan adanya kesepakatan pusat ini cukup mengejutkan, terutama Pemda Sumbawa Barat (KSB) yang harus kembali mengatur keberadaan aparaturnya. Sebab pegawai yang berstatus masih kurang dari kebutuhan daerah, sedangkan SK PPPK sampai saat ini belum keluar.

Ditemui SAMAWAREA, Sekda KSB, Abdul Aziz SH,. MH, Kamis (23/1/2020), mengatakan jika benar aturan tentang penghapusan tenaga honorer di pemerintahan oleh pusat, tentu akan berdampak terhadap pelayanan. Sebab keberadaan PNS di KSB sangat minim. Dari kebutuhan pegawai 600 orang, yang baru terpenuhi hanya 3000-an. Dengan kekurangan yang cukup signifikan ini, pihaknya mengangkat tenaga honorer guna memenuhi kebutuhan dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyrakat, terutama di pelayanan dasar seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Di dua bidang ini paling banyak tenaga honorer. “Kalau aturan itu benar-benar diterapkan, tunggu dulu, kita akan kaji dulu karena kita sudah terlanjur ada tenaga honorer yang diangkat berdasarkan UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian yang membolehkan kepala negara mengangkat pegawai honorer disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Karena kita memang kekurangan PNS,” katanya.

Baca Juga  Bupati Sumbawa: Mari Bijak Gunakan Frekuensi Radio

Terkait dengan kebijakan pemerintah membuka tenaga PPPK, Sekda mengaku sampai saat ini regulasinya belum jelas. Mengingat SK-nya belum terbit, dengan terpaksa tenaga PPPK yang dinyatakan lulus tahun lalu, masih menggunakan SK Sukarela. Saat ini juga ada pembukaan Test CPNS, namun jatah untuk KSB sangat sedikit, jauh dari kebutuhan. “Intinya, kesepakatan pusat menghapus tenaga honorer akan dikaji kembali, karena ini akan berpengaruh terhadap maksimalnya pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (HEN/SR)

iklan bapenda