Sebelum Jadi PNS, Novi Adalah Kader PKS

oleh -27 views

SUMBAWA BESAR, SR (7/1/2020)

Dewi Noviany M.Pd–wanita yang digadang-gadang menjadi calon Bupati Sumbawa mengakui dirinya adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun menjadi kader itu dulu sebelum dirinya menjadi PNS. Istri dari Agus Mustamin S.Sos M.Si—camat teladan dan pernah memimpin wilayah di beberapa kecamatan ini, mengatakan, menjadi kader PKS pada Tahun 1999. Saat itu Ia aktif dan giat mengikuti kegiatan kepartaian yang kebetulan kakaknya, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc menjadi petinggi PKS di pusat. “Saat saya menjadi kader PKS, ketua DPD PKS Sumbawa dijabat Bapak Mustakim Patawari,” kata Kasubag TU Balai Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Islamic Center BPKAD Provinsi NTB ini, memberikan klarifikasi, Selasa (7/1/2020).

Ketika diangkat menjadi PNS sekitar Tahun 2006 lalu, lanjut Novi—akrab Ia disapa, seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan kepartaian ditinggalkan dan focus sebagai abdi negara. Sebab secara aturan hukum yang berlaku, tidak dibenarkan seorang ASN tercatat sebagai pengurus atau kader partai politik. Kendati sudah tidak lagi tercatat sebagai kader, namun Ia sangat paham tentang PKS dan perkembangan partai itu di Kabupaten Sumbawa dari awal keberadaannya hingga pesat seperti sekarang ini.

Sementara itu mantan Ketua DPD PKS Sumbawa, Sambirang Ahmadi S.Ag., M.Si, membenarkan jika Novi bagian dari PKS sebelum menjadi PNS. Novi cukup lama berinteraksi dengan PKS. Ketika menjadi PNS, semua atribut kepartaian yang melekat pada dirinya dilepas. “Ya tidak boleh, menjadi PNS merangkap menjadi kader atau pengurus partai, itu dilarang secara hukum dan aturan PNS. Kalo dulu sebelum jadi PNS wajar-wajar saja mengikuti kegiatan partai, karena kakaknya di situ. Namanya juga saudara, malah banyak juga yang suaminya di partai dan istrinya PNS kadang ikut juga kegiatan kepartaian suaminya,” ujar Sambirang.

Baca Juga  IISWARA Sumbawa Peduli Lansia dan Siswa Tidak Mampu

Karena itu ia meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan. “Jangan karena sentiment personal lalu dibesar-besarkan, itu sangat tidak sehat. Biasa sajalah, politik itu harus dibuat semacam kontes kompetitif yang sehat, jangan ada serangan personal,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda