Selewengkan Bantuan PKH, Eks Pendamping Ditahan Polisi

oleh -35 views

SUMBAWA BESAR, SR (2/1/2020)

Setelah lama melakukan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, resmi melakukan penahanan terhadap SN—oknum pendamping PKH Kecamatan Lape. SN ditahan karena diduga melakukan penyimpangan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sumbawa Tahun 2017—2018 sebesar ratusan juta rupiah.

SN yang belum lama ditetapkan sebagai tersangka ini, diduga kuat menyeleweng dana bantuan untuk sekitar 400 lebih penerima bantuan terdiri dari fakir miskin, janda, lansia dan anak yatim. Para korban ini tersebar di dua desa wilayah Kecamatan Lape, yakni Desa Dete 222 orang dan Desa Lape 184 orang. Sejak kasus ini mencuat, SN langsung diberhentikan sebagai pendamping PKH.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi SH, Kamis (2/1/2020), membenarkan penahanan tersebut. Upaya ini dilakukan setelah pihaknya menetapkan SN sebagai tersangka. Selain itu didukung adanya hasil audit BPKP yang mencatat kerugian negara mencapai Rp 637 juta. “Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Ini bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan tambahan keterangan,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi SH

Seperti diberitakan SAMAWAREA (https://www.samawarea.com/2018/11/22/bantuan-pkh-ratusan-juta-diduga-diselewengkan-oknum-pendamping/) terduga pelaku melakukan aksinya dengan cara memotong bantuan penerima manfaat dengan jumlah yang bervariasi. Ini dilakukan ATM para penerima dipegang oleh tersangka. Para penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin yang sedang hamil, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah dari TK sampai SMA, lansia dan disabilitas. Untuk Lansia dan Disabilitas menerima bantuan PKH Rp 2 juta per tahun, cair melalui Bank NTB. Lainnya menerima Rp 1,89 juta per tahun. Masyarakat di Desa Lape dan Dete Kecamatan Lape banyak yang tidak bisa menggunakan ATM. Oleh terduga selaku oknum pendamping PKH ini, ATM milik penerima dikumpulkan lalu isi ATM diduga ditransfer ke rekening pribadinya. Masyarakat tidak bisa mengecek karena buku tabungan dan ATM dipegang tersangka. Yang seharusnya menerima Rp 1.890.000 atau 2 juta, ada yang menerima Rp 1 juta, ada juga Rp 800 ribu. Korbannya cukup banyak mencapai 400-an orang. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Kasus ini terungkap ketika ada perekrutan pendamping PKH baru. Pendamping inilah yang mengecek satu per satu besaran uang bantuan yang diterima warga penerima manfaat. Barulah masyarakat mengetahui berapa besar bantuan yang seharusnya mereka terima, bukan sejumlah yang diterima dari tersangka. (JEN/SR)

iklan bapenda
Baca Juga  Bawa Shabu, Tukang Las Dicokok