Home / Pemerintahan / Soal Dana Aspirasi, DPRD Sumbawa Terbelah, Ini Tanggapan Bappeda

Soal Dana Aspirasi, DPRD Sumbawa Terbelah, Ini Tanggapan Bappeda

SUMBAWA BESAR, SR (8/12/2019)

Belum reda tragedi dugaan raibnya dana aspirasi DPRD Sumbawa senilai Rp 33,6 Milyar pada APBD 2019 lalu, kini kemelut kembali terjadi di gedung wakil rakyat tersebut. Anggota DPRD Sumbawa ‘terbelah’ dan disinyalir terjadi perang dingin. Pasalnya pada APBD Tahun 2020, Pemda Sumbawa hanya mengakomodir pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD incumbent. Sedangkan Pokir anggota baru tidak terakomodir. Padahal jumlah anggota DPRD yang baru, lebih banyak daripada anggota DPRD incumbent. Artinya banyak kepentingan masyarakat yang diamanahkan kepada anggota DPRD baru terabaikan pada tahun 2020 mendatang. Tentu saja kondisi ini membuat anggota DPRD yang baru bereaksi dan menyesalkan itu terjadi. Untuk diketahui, jumlah anggota DPRD baru mencapai 24 orang, sisanya 21 orang anggota DPRD incumbent. Sebelumnya setiap tahun masing-masing anggota DPRD mendapat alokasi untuk bantuan keuangan bersifat khusus atau yang dikenal dengan sebutan dana aspirasi anggota DPRD Rp 1,6 milyar. Dana ini didistribusikan untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil). Kini 24 anggota DPRD yang baru, harus gigit jari. Dana aspirasi untuk mereka pada APBD murni 2020 nol koma kosong.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir H Junaidi M.Si saat kegiatan Bincang Pembangunan Bersama Pers Sumbawa, Sabtu (7/12), memberikan klarifikasi soal tidak terakomodirnya Pokir 24 anggota DPRD baru. Dijelaskannya, proses penyusunan Rancangan APBD berangkat dari penjabaran RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Setiap tahun ada yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam penyusunan RKPD ini ada ruang–ruang untuk menyerap aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pokir ini menjadi bagian dari masukan dalam RKPD yang kemudian dijabarkan dalam KUAPPS. Setelah KUAPPS sudah diparipurnakan, bupati menyampaikan surat edaran kepada seluruh OPD untuk segera mengajukan RKA-nya. RKA itu diajukan ke BPKAD. RKA yang sudah masuk itulah nanti dikaji TAPD, lalu disampaikan kembali ke OPD guna memastikan apakah sesuai dengan rencana kerja (Renja) OPD bersangkutan. Renja inilah yang akan menjadi bahan untuk menyusun RAPBD yang disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama-sama TAPD. Tentunya yang dibahas adalah yang sudah terakomodir dalam RKPD dan KUAPPS. Yang membahasnya adalah anggota DPRD periode sebelumnya, karena anggota DPRD hasil Pileg lalu belum dilantik. “Artinya Pokir anggota DPRD baru yang diserap dari hasil reses pertama belum masuk karena RKPD dan KUAPPS sudah dibahas dan diparipurnakan. Jika dipaksakan ini menyalahi,” tukasnya.

Untuk Pokir anggota DPRD baru ini, lanjut Haji Jun—akrab Ia disapa, akan menjadi bahan untuk diakomodir pada APBD Perubahan Tahun 2020. Jika tidak bisa akan dialokasikan pada APBD murni tahun berikutnya. “Ini sistem, tidak bisa serta merta kami masukkan Pokir anggota DPRD yang baru, sementara RKPD dan KUAPPS sudah diparipurnakan,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Presiden Sumbang Sapi Terberat se Indonesia ke Islamic Center NTB

MATARAM, samawarea.com (31/7/2020) Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini begitu terasa berbeda. Hal ini ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *