Home / HukumKriminal / Gubernur NTB Diminta Tegas Mendorong Pembangunan PLTU Sumbawa 2
Kusnaini SH—Kuasa Hukum Mapecara dkk

Gubernur NTB Diminta Tegas Mendorong Pembangunan PLTU Sumbawa 2

SUMBAWA BESAR, SR (6/12/2019)

Pembangunan PLTU Sumbawa 2 di Desa Gapit Kecamatan Empang, hingga kini masih terkendala sengketa tanah. Untuk menyelesaikan persoalan itu, Gubernur NTB turun tangan menfasilitasi pertemuan di ruang kerja Bupati Sumbawa, Kamis, 5 Desember 2019. Pertemuan yang dipimpin Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah itu menghadirkan PLN, BPN, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kapolres Sumbawa dan Pemda Sumbawa. Di awal pertemuan Gubernur menekankan agar jalan investasi harus diberi kemudahan. Bila perlu menutup mata mengutip intruksi Presiden Jokowi yang disampaikan di depan semua kepala daerah. Pembangunan PLTU sebagai sarana infrastruktur kelistrikan semestinya harus didukung oleh semua pihak, tentu dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang terkena dampak dalam pembangunan tersebut.

Dalam pertemuan itu juga terungkap hal yang cukup mengejutkan. Sebab Kakanwil BPN NTB menyatakan bahwa tanah yang di atasnya direncanakan dibangun PLTU Sumbawa 2 ini adalah tanah negara bebas, dan tidak mengakui hak kepemilikan masyarakat, meskipun masyarakat memiliki alas hak atau bukti yuridis terkait dengan kepemilikan tanah tersebut.

Mengamati hal tersebut, Kusnaini SH—Kuasa Hukum Mapecara dkk salah satu pihak yang berperkara terkait tanah itu, menyatakan seharusnya pembangunan PLTU ini tidak boleh terhenti atau dipindahkan ke lokasi lain. Mengingat bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 dan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB hanya menerbitkan peta bidang tanah dan daftar nominatif yang berisi bidang tanah, siapa pemilik tanah, dan apa saja bangunan dan tanaman di atas tanah tersebut yang akan diganti rugi. Ketika ditemukan klaim dari satu orang atau lebih dengan disertai alas hak maka didaftar pemilik tanah akan di tulis tanda miring (/). Dan sebaliknya jika ditemukan fakta lapangan bahwa itu tanah negara bebas, mestinya BPN menuliskannya di daftar nominatif bahwa bidang tersebut adalah tanah negara sehingga tidak perlu diganti rugi. “Terlepas dari dua hal itu, proses pembangunan PLTU Sumbawa 2 ini harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti apalagi dialihkan ketempat lain, yang tentu akan memerlukan waktu dan anggaran besar, karena hal ini bisa  berimplikasi hukum karena terjadi pemborosan uang negara,” ujar Kusnaini berpandangan.

Selaku kuasa hukum Mapecara dkk, jebolan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini mengaku sudah menyampaikan kepada semua pihak termasuk kepada Gubernur NTB terkait dengan bukti yuridis dan penguasaan obyek tanah di lokasi pembangunan PLTU Sumbawa 2 di Kabupaten Sumbawa. Dijelaskannya, sejak tahun 1987 tanah tersebut sudah terdaftar, dengan daftar surat keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan nomor 657 nama Muslim alias Husain Desa Boal Kecamatan Empang. Pada tahun 1989 tanah itu sudah memiliki surat keterangan kepemilikan nomor 02/4.DR/1989 atas nama Husain HMS yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boal, mengetahui Camat Empang tertanggal 1 Mei 1989. Selanjutnya tanah Husain HMS ini beralih ke anak-anaknya dan/sudah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, masing masing atas nama Siti Amina, M. Ihsan Husain, M. Insan Husain, M. Nursal Husain, Nurhayati Husain, Nuraini Husain, Husain HMS dan Muslim.

Demikian pada tahun 2016, Mappecara A. Muis, Saiful Bahtera, dan Samsul Bahri dkk telah mengajukan rekomendasi penerbitan SPPT kepada Bupati Sumbawa dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan surat pernyataan menguasai/menggarap tanah yang disaksikan oleh para saksi dan mengetahui Kepala Desa Gapit dan Camat Empang. Pada tanggal 6 September 2018 surat Bupati Sumbawa terkait hasil pendataan awal nama pihak yang berhak pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2x50MW) di Kecamatan Empang dan Kecamatan Plampang, tertera nama-nama masyarakat termasuk Mapecara dkk selaku pemilik tanah. Bahkan nama nama masyarakat pemilik tanah ikut bertanda tangan dalam Berita Acara nomor 569.1/02/TP/2018 tentang kesepakatan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2×50 MW).

Terkait dengan bukti yuridis pengadaan tanah PLTU Sumbawa 2 ini, lanjut Kusnaini, BPN NTB harus  mengacu pada Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 26 menyebutkan “dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa peryataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan  bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut”. “Dan terkait dengan adanya klaim dari pihak lain di luar klien kami sudah ada tata cara penyelesaiannya dengan melakukan penitipan ganti rugi di pengadilan,” imbuhnya.

Dengan pernyataan Kanwil BPN NTB bahwa lokasi PLTU Sumbawa 2 adalah tanah negara bebas, Ia selaku kuasa hukum sedang menyiapkan upaya hukum. Pihaknya meminta dan menagih komitmen Gubernur NTB agar serius dan tegas mendukung PLTU Sumbawa ini. “Jangan ada pihak yang menghambat, kalau BPN NTB merasa yakin bahwa lokasi tersebut adalah tanah negara bebas ya silahkan dibangun tentu lebih mudah tanpa harus prosesnya berhenti atau dialihkan ke tempat lain,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Ringkus Sindikat Narkoba, Satu Orang Ditembak, 2,9 Kg Shabu Disita

MATARAM, samawarea.com (2/8/2020) Empat sindikat narkoba antar provinsi kembali digulung personel Polda NTB. Keempat pelaku ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *