Home / Pemerintahan / Wujudkan APBD Berkualitas, Pemda Sumbawa Lakukan Realokasi Anggaran
Kepala BPKAD Sumbawa, H Wirawan Ahmad S.Si MT bersama Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, usai pembahasan anggaran APBD di DPRD Sumbawa

Wujudkan APBD Berkualitas, Pemda Sumbawa Lakukan Realokasi Anggaran

SUMBAWA BESAR, SR (20/11/2019)

APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 saat ini sedang dibahas di DPRD Sumbawa. Diawali dengan penyampaian nota keuangan oleh Bupati Sumbawa, kemudian Rabu (hari ini) pandangan umum fraksi-fraksi dan Bupati akan memberikan jawabannya. Selanjutnya pembahasan klinis oleh TAPD (eksekutif) bersama Banggar (legislative) terhadap item-item penjabaran APBD yang disampaikan esekutif kepada DPRD.

Menanggapi pembahasan anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad S.Si MT, Selasa (19/11) menyatakan optimis pembahasan APBD tuntas tepat waktu untuk dilakukan kajian bersama antara eksekutif dan legislative paling lambat 30 November 2019. Wirawan juga optimis bahwa anggaran 2020 akan mampu mewujudkan APBD yang lebih berkualitas. Yakni APBD yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Indikatornya, porsi belanja modal yang dinikmati masyarakat dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya memiliki porsi lebih besar jika dibandingkan dengan belanja yang membiayai birokrasi sebagaimana tertuang dalam belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Karena itu dalam mewujudkan APBD berkualitas tersebut, TAPD bersama dengan DPRD akan berusaha melaksanakan Mandatory Spending (belanja atau pengeluaran negara) dari pemerintah pusat. Adalah alokasi anggaran pendidikan harus di atas 20 persen, kesehatan di atas 10 persen, dan infrastruktur minimal 25 persen dari dana transfer umum.

Disinggung sumber anggarannya, Haji Wirawan mengaku ternyata volume pendapatan daerah Tahun 2020 dan 2019 tidak jauh berbeda. Sementara beban belanja anggaran tahun 2020 bertambah. Untuk menyiasati sumber anggaran layanan dasar dan layanan lainnya ini, dilakukan strategi re-alokasi. Yaitu meminimalisir atau merasionalisasi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa yang dihajatkan untuk membiayai struktur birokrasi, kemudian dialihkan untuk membiayai belanja infrastruktur dan belanja layanan dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realokasi tersebut, ungkap birokrat muda dan cerdas ini, bukan berarti kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) diabaikan. Sebab pada saat yang sama pemerintah juga menambahkan alokasi tunjangan perbaikan penghasilan, naik sekitar 10 persen. Sehingga dampak pengalokasian belanja aparatur dapat dinikmati oleh seluruh ASN sesuai dengan porsi. “Kalau SPPD atau honorarium itu dinikmati oleh sebagian kecil ASN, tapi kalau tunjangan perbaikan penghasilan dinikmati oleh seluruh ASN tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Karena itu pihak meyakini Pemda Sumbawa mampu mewujudkan APBD lebih berkualitas, sehingga dapat mempertahankan dana insentif daerah dari pusat yang sudah diperoleh pada tahun 2019 lalu sekitar Rp 8 miliar. “Dana insentif ini kita peroleh karena kita berhasil dalam meningkatkan kualitas realisasi belanja dan kualitas mandatory spending. Kalau kita kembali berhasil pada tahun 2020 maka pada kategori yang lain kita bisa dapatkan juga,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Disiplin Protokol Covid Belum Maksimal, Semua Level Harus Bersinergi

MATARAM, samawarea.com (10/8/2020) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *