Bupati KSB Minta Provinsi Awasi Evaluasi Tenaga Kerja oleh Machmahon

oleh -23 views

SUMBAWA BARAT, SR (17/10/2019)

Sekitar 600 karyawan PT Macmahon akan berakhir kontrak kerjanya, Oktober ini. Mereka akan dievaluasi. Karena itu Bupati Sumbawa Barat meminta provinsi untuk mengawasi evaluasi yang dilakukan PT Macmahon. Hal ini mengingat kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di Provinsi. “Oktober ini ada sekitar 600 karyawan yang bekerja di Macmahon kontraknya berakhir. Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi seluruh karyawan. Siapa yang memenuhi syarat menurut perusahaan akan dilanjutkan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat kontraknya tidak akan diperpanjang,” kata Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. HW. Musyafirin MM yang ditemui SAMAWAREA belum lama ini.

DPRD

Pengawasan ini ungkap Bupati, sangat penting agar perusahaan tidak semena-mena dalam melakukan evaluasi. Ia berharap Pengawas Ketenaga-kerjaan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan evaluasi, bila perlu tempatkan kantornya langsung di KSB. Sebab di KSB inilah tempat sejumlah perusahaan besar beroperasi yang perlu diawasi secara ketat dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. “Pada prinsipnya kita harus selalu memberikan perlindungan maksimal terhadap karyawan terutama karyawan lokal KSB. Aturan ketenagakerjaan apabila sudah dikontrak 2 tahun terus diperpanjang 1 tahun, setelah itu karyawan tersebut akan dipermanen. Jangan sampai aturan ini dipermainkan oleh pihak perusahaan dengan segaja tidak memperpanjang kontraknya untuk menghindari karyawan tersebut dipermanenkan. Jadi peran pengawas harus ketat dan jeli membaca situasi ini,” ujar Bupati mewanti-wanti

Baca Juga  Dosen UTS Perdalam Ilmu Tentang Panel Surya di Perancis

Bupati juga meminta kepada pihak perusahaan untuk menyampaikan kebijakan terkait ketenaga-kerjaannya baik program jangka pendek, menengah dan jangka panjang sehingga Pemda bisa mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan dan kemampuan karyawan. “Ini agar kita sama-sama transparan, dan peran pengawas bisa maksimal. Apabila kita sudah maksimal dalam memperjuangkan karyawan, tapi dalam

perjalanan evaluasi terdapat karyawan yang tidak memenuhi syarat dan kita pastikan itu betul tidak memenuhi syarat tentu hal ini akan diterima oleh semua pihak, sehingga peluang konflik bisa kita atasi di KSB ini,” pungkasnya. (HEN/SR)

DPRD DPRD