“Tanah Pekat” akan Dieksekusi PN Sumbawa, Ahli Waris Menolak  

oleh -15 views

SUMBAWA BESAR, SR (17/10/2019)

Pengadilan Negeri Sumbawa kembali berupaya untuk melakukan eksekusi lahan di Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, tepat di samping eks Kantor Pengadilan Negeri Sumbawa yang sudah puluhan tahun didiami sejumlah kepala keluarga. Upaya eksekusi ini sebenarnya sudah yang kelima kalinya setelah empat kali sebelumnya gagal dilaksanakan. Pasalnya ahli waris H Mahmud selaku tergugat menolak eksekusi karena mereka telah mengantongi hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkannya saat melawan H Ahmad selaku penggugat (pemohon eksekusi). Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (inkrach) tersebut menjadi dasar pihak ahli waris H Mahmud mengurus dan menerbitkan sertifikat, dan sertifikat hak milik (SHM) tersebut sudah dikantongi. Namun anehnya H Ahmad kembali melakukan gugatan di obyek yang sama. Padahal secara hukum tidak dibenarkan, karena Nebis in Idem yaitu tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Lebih anehnya lagi Mahkamah Agung (MA) memenangkan penggugat. Putusan perkara perdata nomor 15 SPDTG/1996/PN Sumbawa Besar inilah yang dijadikan dasar oleh H. Ahmad untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Sumbawa. Selaku eksekutor, PN Sumbawa telah mengundang kedua belah pihak baik pemohon (H Ahmad) dan termohon (Keluarga besar H. Mahmud) dengan agenda Aanmaning yakni peringatan atau pemanggilan pihak tereksekusi melaksanakan perkara persidangan serta hasil keputusannya secara sukarela. Semua ahli waris H Mahmud (Alm) dkk hadir, sementara ahli waris H Ahmad selaku pemohon tidak hadir. Sidang tersebut, dipimpin Wakil Ketua PN Sumbawa, Toniwidjaya Hansberd Hilly SH didampingi Panitera Pengganti. Pihak PN menyampaikan bahwa putusan pengadilan telah memenangkan penggugat (H. Ahmad). Atas dasar tersebut, pihak tergugat diminta mengosongkan lahan yang menjadi sengketa dalam waktu delapan hari. Jika tidak, maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.

Baca Juga  Kasat Reskrim, Kasatlantas, Kasat Narkoba dan Kasat Binmas Dimutasi

Terhadap hal itu, Lukman Hakim SP., M.Si perwakilan ahli waris tergugat menyatakan menolak seluruhnya gugatan pemohon. Alasannya, objek yang disangkakan tidak jelas dalam amar putusan itu. Karena tidak berdasarkan batas luas objek yang disengketakan. Apabila disebutkan batas berdasarkan perkara tahun 1996, pihaknya mempertanyakan hal itu. Karena putusan verstek tahun 1994 dimenangkan oleh tergugat. Jadi putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang baru ini, dinilai kabur.

Dituturkan Lukman, gugatan ini sudah pernah dilayangkan oleh penggugat pada tahun 1981 lalu dan diputuskan tahun 1984. Dalam putusan itu, penggugat menang. Pihak tergugat kemudian memberikan lahan seluas 988 meter persegi kepada penggugat. Sementara sisanya seluas 6.353 meter persegi merupakan hak dari tergugat. “Kami juga sudah memegang putusan incraght tahun 1981 dan sudah dilakukan eksekusi pada 1984. Atas dasar itu, diterbitkanlah SHM (Sertifikat Hak Milik, red) atas nama Siti Sarah,” ujar Lukman.

Lukman mempertanyakan objek mana yang digugat oleh pihak penggugat. Pihak penggugat juga pernah melakukan gugatan pada tahun 1993 dan incraght pada tahun 1995. Dimana pengadilan menyatakan bahwa tidak dapat menerima gugatan tersebut. Karena itu, pihaknya meminta kepastian hukum dari pengadilan. Karena dia yakin bahwa hakim adalah wakil Tuhan di dunia. “Kami memohon dengan seadil-adilnya, jika pemohon menyatakan bahwa itu adalah haknya, mari kita mengecek bersama ke lapangan. Jika pemohon bisa membuktikan memiliki bukti atas batas tanahnya, kami bersama keluarga akan menghormati apapun keputusannya,” tantangnya.

Baca Juga  Diusir Sekda Karena Perwakilan Pendemo Tidak Beretika

Menurut Lukman, penolakan dari pihaknya ini bukan tanpa alasan, melainkan dengan dasar putusan pengadilan sebelumnya. Selain itu, ada surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sebelumnya, menyatakan bahwa batas tanah dari objek yang disengketakan itu tidak jelas.

Secara terpisah, Wakil Ketua PN Sumbawa, Toniwidjaya Hansberd Hilly SH mengatakan, putusan kasasi itu menghukum untuk membongkar rumah objek sengketa dan mengosongkan tanah sengketa. Putusan tersebut merupakan satu putusan yang bertingkat-tingkat. Pertama putusan dari pengadilan negeri, lalu pengadilan tinggi, kemudian kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali (PK). “Itu merupakan satu rangkaian proses peradilannya. Jadi kita akan melihat itu semuanya,” jelasnya.

Sesuai amar putusan kasasi, objeknya terletak di Peliuk Elong, Kelurahan Pekat, seluar 6.353 meter persegi. Batas utara adalah pekarangan rumah H. Maksud, Abu Bakar, Agus Salim dan pekarangan rumah H. Sanafiah. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah penggugat dan pekarangan rumah almarhumah Nyai Lewe. Batas sebelah barat, Jalan dr. Cipta. Sementara sebelah timur adalah parit atau saluran air Kota Sumbawa. Namun demikian, PN Sumbawa sebelum melakukan eksekusi akan mengecek keadaan terkini objek sengketa itu guna memastikannya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda