Inilah Alasan Ahli Waris H Mahmud Menolak Eksekusi “Tanah Pekat”

oleh -22 views

SUMBAWA BESAR, SR (17/10/2019)

Keluarga Besar H. Mahmud meminta keadilan dan kepastian hukum serta menolak dengan tegas terhadap upaya eksekusi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas Putusan No: 15/PDT.G/1996/PN. SBB tanggal 02 Oktober 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No: 64/PDT/1997/PT.MTR tanggal 26 Mei 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1389K/Pdt/1998 tanggal 03 Maret 1999. Permintaan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa. Selain itu ahli waris juga sudah melayangkan surat kepada Ketua Ombusman Perwakilan Provinsi NTB dan Ketua Komisi Yudisial Perwakilan Provinsi NTB, sebagai tembusan.

Menurut Ahli Waris dan Keluarga Besar H. Mahmud (Alm) yang diwakili Drs. Dahlan HM, Rasyid Arsalan SH dan Lukman Hakim SP, bahwa penolakan tersebut sekedar sikap tanpa dasar dan alasan yang kuat atau suatu sikap yang melawan hukum. Adapun yang menjadi dasar-dasar penolakan mereka adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2113K/Sip/1982 tanggal 16 Pebruari 1984 dan telah memiliki kekuatan hukum Tetap (Inkracht) sejak tanggal 26 Maret 1984. Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melakukan eksekusi terhadap obyek yang menjadi sengketa, pada tanggal 15 Mei 1984, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan (BAP) tanggal 15 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan para pihak. Kemudian, penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Agraria Sumbawa yang sekarang menjadi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 304 atas nama Hj. Siti Sarah H. Mahmud. Kemudian pada Tahun 1993, Penggugat (H. Ahmad) mengajukan gugatan kembali terhadap obyek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Putusan bernomor 23/PDT.G/1993/PN.SBB, tanggal 6 Januari 1994, yang pada amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Di tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 87/PDT/1994/PT.NTB, tanggal 13 Desember 1994, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 23/PDT.G./1993/PN.SBB. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, penggugat (H. Ahmad) tidak melakukan upaya hukum dan atau melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) sejak tanggal 14 Februari 1994. Pada Tahun 1995, Penggugat (H. Ahmad) kembali melakukan gugatan terhadap obyek yang sama dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No. 5/PDT.G/1995/PN.SBB tanggal 25 September 1995, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van klijk verklaard) karena Nebis in idem. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 34/PDT/1996/PT.NTB tanggal 23 Mei 1996 juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 5/PDT.G/1995/PN.SBB. tanggal 25 September 1995. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, pihak penggugat (H.Ahmad) tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Putusan ini telah memiliki kekuatan huklum tetap (Inkracht) sejak tanggal 17 Juli 1996.

Baca Juga  Pesan HP Via Facebook, Tertipu

Namun penggugat (H Ahmad) terus melakukan gugatan, hingga akhirnya dikabulkan pengadilan, dengan keputusan yang kontroversial. Singkatnya 20 April 2011, PN Sumbawa melakukan upaya eksekusi berdasarkan permohonan ahli waris penggugat. Dalam upaya itu, ahli waris penggugat menunjuk batas-batas obyek yang menjadi sengketa, yang disaksikan secara langsung oleh Tim Eksekutor Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, aparat kepolisian dan seluruh masyarakat yang hadir di tempat itu. Batas-batas disebutkan itu adalah Sebelah Utara dengan Rumah haji Maksud, Abubakar dan Agus Salim. Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat dan Rumah Nyai Lewek (alm). Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Cipto dan Sebelah Timur dengan Parit/ Saluran Air Kota. Kenyataannya, batas-batas obyek yang ditunjuk oleh Pemohon Eksekusi itu adalah batas-batas obyek yang merupakan hak milik yang sah dan berkekuatan hukum tetap dari H. Mahmud (alm), sebagaimana tertuang dalam putusan Lembaga Peradilan.

Menurut Lukman Hakim SP—ahli waris H Mahmud, sangat jelas dan terang benderang bahwa hak yang dimiliki atau obyek yang menjadi sengketa saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ini mengandung pengertian bahwa terhadap putusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum bagi hakim Lain atau hakim itu juga untuk mengubah putusan tersebut, baik perlawanan, naik banding ataupun Kasasi. Merujuk dan mengutip pendapat Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sebelumnya (Moh. Yulhadi,SH,.MH.) yang menyatakan bahwa “amar putusan Mahlamah Agung Nomor: 1389K/PDT/98 yang dimohonkan untuk eksekusi tersebut sulit dilaksanakan (Noneksekutabel ). Hal tersebut didasari alasan, Amar putusan Mahkamah Agung tersebut tidak menjelaskan berapa ukuran luas serta batas-batas tanah sengketa yang harus diserahkan kepada penggugat (dieksekusi). Dalam beberapa kali eksekusi yang gagal dilaksanakan pihak Pemohon eksekusi juga tidak dapat menunjukkan ukuran serta batas-batas tanah sengketa yang akan dieksekusi.

Baca Juga  Jambret Marak

Jika mengacu kepada amar point ke 2 yang menyatakan “menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat yang dibeli dari Lalu Hasan Mustami (alm)”. Maka berarti merujuk kepada luas tanah semula yang dibeli oleh penggugat dari Lalu Hasan Mustami pada tahun 1951 yaitu seluas 1,99 Ha. Hal ini termasuk tanah yang telah dijual kepada masyarakat Desa Pekat termasuk eks Gedung Kantor Pengadilan Negeri saat ini. Jika merujuk kepada posita gugatan perdata No. 15/Pdt.G/1996, dimana didalilkan tanah sengketa yang dikuasai tergugat seluas 6.353 m2, berarti obyek sengketa adalah sama dengan gugatan-gugatan sebelumnya yaitu Gugatan I perkara No. 12/Pdt/1981, yang telah dieksekusi dan sama pula dengan gugatan II dan III yang dinyatakan ditolak karena alasan Nebis in idem. “Hukum adalah panglima tertinggi di Republik ini, dan kita sebagai warga Negara mempunyai hak kebersamaan kedudukannya dalam hukum dan hak kesempatan memperoleh keadilan, sehingga kami minta secara tegas kepada siapapun juga tanpa kecuali untuk tunduk, patuh dan menghormati alas hak yang kami miliki, karena hak kami dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian tidak boleh ada lagi pihak-pihak melalui cara atau instrument apapun bentuknya untuk memaksakan kehendaknya apalagi untuk merampas hak kami yang sah. Sekali lagi kami mohon jangan paksakan kehendak dengan kekuatan ataupun kekuasaan yang berujung pada tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri karena hal itu dapat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat,” cetus Lukman.

Karena itu Ahli Waris dan Keluarga Besar H. Mahmud menyatakan Menolak secara tegas eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar beserta Pemohon Eksekusi, baik hari ini dan selamanya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.