Salman: Penerapan Kartu Tani di Sumbawa Masih Belum Efektif

oleh -8 views
Salman Alfarizi, Anggota DPRD Sumbawa

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (27/9/2019)

Selama ini pupuk selalu menjadi persoalan di setiap musim tanam. Alokasi pupuk dari pusat kerap tidak sesuai dengan luas lahan di suatu daerah. Selain itu terjadinya pendistribusian yang tidak merata karena ulah oknum nakal. Akibatnya terjadi kelangkaan pupuk. Untuk mengatasi hal ini Pemda Sumbawa Barat melalui dinas terkait akan menerbitkan Kartu Tani sebagai solusi dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Sebab dengan Kartu Tani ini, petani mendapat bantuan pupuk dari pemerintah daerah. Bagaimana dengan Kabupaten Sumbawa ?

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Salman Alfarizi SH menilai Kartu Tani cukup bagus dan sebenarnya sudah menjadi program nasional. Penerapan Kartu Tani di KSB sangat pas mengingat lahan yang tersedia tidak terlalu luas. Berbeda dengan Kabupaten Sumbawa yang memiliki lahan yang sangat luas. Karena itu Salman—akrab politisi PAN yang dikenal konsen terhadap persoalan pertanian ini, menilai Sumbawa belum bisa menerapkan Kartu Tani. Sebab untuk menerapkan kartu ini tetap mengacu pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), sebagaimana halnya pendistribusian pupuk selama ini. Secara aturan yang terakomodir dalam RDKK khususnya dalam hal pengalokasian pupuk, maksimal satu orang hanya memiliki 2 hektar lahan. Ini tentunya dilemma, karena sebagian besar petani memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Banyak juga masyarakat yang menguasai lahan yang tidak berstatus hak milik. Misalnya lahan yang dikelola itu milik pemerintah, secara aturan tidak bisa masuk RDKK. Demikian juga dengan masyarakat yang sewa tempat atau sewa lahan. Belum lagi pembukaan lahan baru. “Jadi jika Kartu Tani atau apapun namanya ini diterapkan di Sumbawa, saya rasa belum bisa berjalan efektif,” imbuhnya.

Baca Juga  Tebing Sungai Manemeng Alami Erosi, 2 Hektar Lahan Pertanian Hilang

Sebenarnya diakui Salman, tidak ada persoalan dengan ketersediaan pupuk jika mengacu pada RDKK. Sebab usulan daerah ke pusat untuk ketersediaan pupuk juga mengacu pada data RDKK. Yang menjadi persoalan, banyak lahan di luar RDKK yang juga membutuhkan pupuk yang sama. Dengan kebutuhan lapangan lebih tinggi daripada jatah pupuk yang ada, terjadi hukum pasar, harga melambung melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) baik pupuk subsidi maupun non subsidi. “Kebutuhan Sumbawa 86 ribu ton urea, yang disubsidi pemerintah hanya 30 ribu. Karena terlalu jauh jarak kesenjangan kuota memberikan ruang untuk transaksi di atas HET,” tukasnya.

Salman menyarankan agar dinas terkait melakukan pendataan sehingga memiliki data akurat terkait luas lahan di Kabupaten Sumbawa. Selain itu mengawal penjualan dan pendistribusian pupuk yang dibuktikan dengan adanya nota jual. Ketika ada yang melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas. “Ini harus segera ditata,” pungkasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD