Petugas Tidak Lagi Takut, Kini Pelayanan LTSP Kembali Normal

oleh -15 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (23/9/2019)

DPRD

Sempat lumpuh, kini pelayanan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) Kabupaten Sumbawa, berjalan normal. Sebelumnya Petugas setempat yang berasal dari berbagai instansi takut untuk memberikan pelayanan bagi calon TKI yang akan berangkat keluar negeri. Hal ini karena diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2017 itu sangat memberatkan PJTKI selaku perusahaan pengerah tenaga kerja maupun calon Pekerja Migrant Indonesia (CPMI). Di samping itu, petugas yang melayani terancam dijerat hukum. Tapi sekarang kekhawatiran itu tidak tampak di wajah petugas setempat. Mereka terlihat tenang dan tersenyum dalam memberikan pelayanan. Suasana LTSP kembali hidup. Ini karena jajaran Disnakertrans Sumbawa bersama APJATI dan ASPTAKI mendatangi kementerian terkait yang akhirnya menemukan solusi dalam meretas persoalan tersebut.

Kadisnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/9) mengakui pelayanan di LTSP sempat stagnan selama dua minggu. Ini terjadi karena UU No. 18 Tahun 2017 mewajibkan CPMI memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Bagi CPMI yang tidak memiliki sertifikasi tersebut, maka proses ID CPMI dapat ditolak atau tidak diterima. Sedangkan bagi petugas yang memaksa untuk memberikan pelayanan akan mendapat sanksi hukum. Tidak tanggung-tanggung diancam hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 1 milyar. Untuk memenuhi persyaratan tersebut ungkap Doktor Can—sapaan pejabat ramah ini, Sumbawa terkendala belum adanya BLKLN. Guna mencari solusi, pihaknya membawa persoalan itu ke Dirjen Binapenta dan BNP2TKI. Hasil pertemuan tersebut berbuah manis. Pihaknya membawa pulang selembar surat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Intinya, bahwa saat ini masa transisi pemberlakuan UU lama ke UU baru. Pemberlakuan UU baru ini ketika sistem yang mendukung pelaksanaannya khususnya di Kabupaten Sumbawa, masih belum siap, seperti keberadaan BLKLN yang berkompeten memberikan pelatihan yang kemudian menjadi dasar bagi BNSP untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi. Akhirnya pusat memberikan kebijakan kepada Sumbawa untuk menggunakan sistem lama. “Pusat mengakui bahwa asumsi dasar dikeluarkan aturan itu karena menganggap kondisi di semua wilayah itu sama. Kalau di Jawa memang sudah siap BLKLN, sementara kita di sini masih belum siap. Jadi ada surat dari Dirjen Binapenta yang memberikan kebijakan, sehingga menjadi dasar kita memberikan pelayanan seperti saat ini,” demikian Doktor Can. (JEN/SR)

DPRD DPRD
Baca Juga  Kepala Sekolah Bukan Jabatan Struktural