Dua Terdakwa Korupsi PAUD Jereweh Divonis 5,6 Tahun, JPU Banding

oleh -3 views

Bayar Denda 200 Juta dan Uang Pengganti 782 Juta

SUMBAWA BESAR, SR (29/8/2019)

DPRD

KH dan MH–dua terdakwa kasus korupsi pembangunan PAUD Terpadu Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu (28/8) kemarin. Keduanya juga diharuskan membayar denda masing-masing Rp 200 juta. Jika tidak dibayar kan dikenakan kurungan selama 2 bulan. Selain itu keduanya masih juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 782 juta. Uang pengganti ini ditanggung renteng. KH membayar uang pengganti Rp 400 juta, sisanya Rp 382 juta ditanggung MH. Apabila tidak dibayarkan maka harta benda kedua terdakwa akan disita untuk mengganti kerugian negara. Apabila tidak mencukupi, maka para terdakwa akan dikenakan kurungan selama setahun. Meski hukuman yang diterima kedua terdakwa sudah cukup berat, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilainya cukup ringan. Karena itu pada persidangan tersebut, JPU langsung menyatakan banding.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa SH mengakui sikap JPU yang mengajukan banding atas putusan majelis hakim. JPU menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutannya. Selain itu, kedua terdakwa juga tidak memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian negara.

Seperti diberitakan, kasus ini berawal saat diajukan proposal permohonan dana rintisan bantuan pengembangan Unit Gedung Baru (UGB)  PAUD Terpadu KSB ke Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Kemendiknas. Setelah proposal diterima dan diverifikasi kemudian ditetapkan penerima bantuan. Selanjutnya panitia pelaksana pembangunan melaksanakan bimbingan tekhnis di Bandung yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pada 22 Juni 2012 oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan UGB PAUD Terpadu Jereweh dan PPK. Setelah disetujui, turunlah sana bantuan dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Kemendiknas tahap pertama sebesar Rp 560 juta. Sementara bantuan tahap kedua sebesar Rp 240 juta. Pembangunan ini dikerjakan oleh panitia pelaksana secara swakelola selama 120 hari. Yakni sejak Oktober hingga Desember 2012. Namun sampai tahun ini bangunan tersebut belum selesai 100 persen. Bahkan tembok bangunan pecah dan sebagian atap juga terbongkar. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim ahli dari Fakultas Tekhnik Unram, terdapat perbedaan volume dan spesifikasi antara fisik bangunan dengan RAB. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kondisi bangunan PAUD itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Dalam kasus ini, polisi menetapkan KH selaku Ketua Tim Pelaksana Pembangunan. Setelah itu, menyusul MH yang merupakan Anggota Tim Pelaksana Pembangunan. (JEN/SR)

DPRD DPRD
Baca Juga  Gubernur NTB Perintahkan Perangi Ilegal Logging