Pelayanan LTSP Lumpuh, Disnaker, APJATI dan ASPTAKI Datangi DPRD

oleh -28 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (6/8/2019)

Sudah beberapa hari ini pelayanan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) Kabupaten Sumbawa, lumpuh. Petugas setempat yang berasal dari berbagai instansi terlihat takut untuk memberikan pelayanan terutama bagi calon TKI yang akan berangkat keluar negeri. Sebab jika mereka memaksakan untuk memberikan pelayanan, maka akan berisiko hukum. Hal ini karena diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Terhadap hal itu, Disnakertrans Sumbawa beserta sejumlah PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Swasta) yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan  Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) mendatangi DPRD Sumbawa, Selasa (6/8). Mereka diterima Komisi IV yang kemudian digelar pertemuan yang dipimpin Ahmadul Kusasih SH didampingi Ismail Mustaram SH dan Hamzah Abdullah. Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Bupati I Ketut Sumadiartha SH, Kadisnakertrans Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc, Kabid Penempatan Tenaga Kerja Khairil Anwar S.Sos, Ketua APJATI Burhanuddin, Ketua ASPATAKI H Zulkarnaen, serta pengurus APJATI dan ASPATAKI lainnya di antaranya Muhammad Ikhsan S.Pd, H Abdul Gafur, Sudjito S.Sos M.Si dan Hj Noura.

Mewakili ASPATAKI dan APJATI, H Abdul Gafur mengemukakan bahwa pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2017 itu sangat memberatkan pihaknya selaku perusahaan pengerah tenaga kerja maupun calon Pekerja Migrant Indonesia (CPMI). Sebab UU itu mewajibkan CPMI memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Bagi CPMI yang tidak memiliki sertifikasi tersebut, maka proses ID CPMI dapat ditolak atau tidak diterima. “Petugas di LTSP tidak berani melayani kami, karena terbentur aturan itu. Padahal di daerah lain seperti Dompu dan KSB, tetap memberikan pelayanan meski CPMI tidak disertai sertifikasi kompetensi,” tukasnya.

Baca Juga  Selingkuhi Ipar, Babak Belur Dihajar Massa

Seharusnya sambung Haji Gafur, LTSP Sumbawa dapat memberikan pelayanan sebagaimana daerah lain. Karena sampai sekarang UU itu belum pernah disosialisasikan. Dan perberlakuan aturan itu masih sebatas berita di media massa. “Kami ibaratkan Disnakertrans sudah kalah sebelum berperang,” imbuhnya.

Ia berharap dengan pertemuan ini, ada solusi yang bisa diberikan sehingga pelayanan di LTSP Sumbawa dapat berjalan seperti biasa, dan pihaknya dapat memberangkatkan CPMI guna mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

Menanggapi hal itu, Kadisnakertrans Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc mengakui pelayanan di LTSP Sumbawa berpotensi lumpuh karena adanya regulasi baru tersebut. Dalam regulasi itu mewajibkan adanya sertifikasi kompetensi bagi CPMI. Persyaratan itulah yang sulit dipenuhi. Karena sebuah keharusan tentu ada konsekwensi hukum. Jika dipaksakan dengan tetap memberikan pelayanan, maka petugas di LTSP maupun pejabat terkait dapat dijerat hukum. Sebagaimana bunyi pasal 84 UU No. 18 Tahun 2017, bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar. “Secara spesifik UU ini menjelaskan soal larangan dan sanksi. Jelas kami tidak berani memprosesnya. Kami tidak ingin menjerumuskan teman-teman di LTSP untuk melanggar aturan,” kata Doktor Can—akrab pejabat ramah ini disapa.

Di satu sisi Ia tidak ingin pelayanan di LTSP lumpuh karena keberadaannya sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh CPMI dengan prinsip layanan mudah, murah dan cepat. Namun di sisi lain mereka dibatasi aturan. Untuk melaksanakan aturan itu khususnya sertifikasi kompetensi bagi CPMI, menurut Doktor Can, Sumbawa belum bisa melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi karena belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur seperti BLKN. Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta, di Sumbawa belum ada, apalagi lembaga swasta yang terakreditasi. “Intinya kami taat asas dan taat aturan. Tapi kami tetap berupaya solusi. Karena bolanya ada di pusat, maka satu-satunya jalan, masalah ini harus dibawa ke pusat,” tandasnya.

Baca Juga  Penentuan DMO Batubara Listrik Tidak Boleh Bebani Konsumen Akhir

Ditambahkan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Khairil Anwar S.Sos, berlakunya aturan itu diketahui pihaknya saat mengikuti lokakarya. Memang diakui Khairil, belum ada sepotong surat pun yang diterima pihaknya terkait diberlakukannya aturan dimaksud. Namun setiap UU pasti berlaku sejak diundangkan. Meski demikian, pihaknya sudah mengkoordinasikan persoalan ini dengan pihak propinsi maupun kementerian. Mereka meminta agar Pemda Sumbawa melalui Disnakertrans untuk segera bersurat agar dibahas dan dicarikan solusi. “Mereka di pusat sudah siap menerima kita, segera kita berangkat agar secepatnya ada solusi sehingga apapun tindakan kita nanti tidak berisiko hukum,” ungkapnya.

Staf Ahli Bupati Sumbawa, I Ketut Sumadiartha SH mengatakan bahwa dalam UU No. 18 Tahun 2017 ini, ada kata wajib. Artinya jika dilanggar akan dikenai sanksi. Agar tidak salah dalam bertindak, baiknya dikonsultasikan ke pusat. Sebab biasanya aturan yang dibuat pusat, implementasinya tidak sesuai dengan kondisi suatu daerah. Aturan itu dibuat karena pusat mengacu pada daerah yang sudah maju. Dalam hal ini Pemda Sumbawa hanya bisa menfasilitasi dan bersurat ke pusat.

Sementara itu Ahmadul Kusasih SH yang memimpin pertemuan menyatakan sepakat untuk membawa persoalan ini ke pusat. Ia optimis akan ada jalan keluar mengingat Sumbawa belum memiliki lembaga pelatihan berbasis berkompetensi sebagaimana BLKN. Selain itu Sumbawa termasuk salah satu daerah yang menjadi pengirim terbesar CPMI keluar negeri. Tentunya ada pengecualian dalam penerapan aturan. “Semoga nanti di pusat ada solusi yang tidak merugikan semua pihak. Tentunya pelayanan LTSP tetap berjalan, dan pengiriman CPMI tetap berlangsung,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda