Cek Progres Mitigasi Bencana di Sumbawa, STIRRRD Gelar Survey LG-SAT

oleh -64 Dilihat

SUMBAWA BESAR, SR (3/8/2019)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui BPBD bekerjasama dengan STIRRRD Wilayah Indonesia Timur melaksanakan survey LG-SAT (Lokal Government Self-Assessment Tool), Jumat (2/8). Kegiatan ini dalam rangka mengetahui sejauhmana penyelenggaraan kegiatan pengurangan resiko bencana di suatu daerah.

Saat membuka kegiatan itu Bupati Sumbawa melalui Penjabat Sekretaris Daerah Dr. HM. Ikhsan, M.Pd menyebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki beragam ancaman bencana alam. Ancaman tersebut meliputi banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan erosi, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, tsunami, dan konflik sosial. Pada Tahun 1977, gempa bumi dengan magnitudo 8.3 di Palung Sunda menyebabkan tsunami besar yang mengakibatkan kerusakan signifikan di Selatan Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Selain itu, gempa dengan magnitudo 7,0 SR yang mengguncang Lombok Tahun 2018 lalu. Getarannya dirasakan hingga di Kabupaten Sumbawa, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan cukup parah di Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer dan Lunyuk.

Dikatakan bahwa data dari BNPB tahun 2013 menyebutkan Kabupaten Sumbawa memiliki angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 150 (tinggi) dan menempati peringkat ke-302 dari total 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana. “Sebagai daerah yang berada di wilayah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban, penderitaan bagi manusia itu sendiri, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat, harus kita akui hingga saat ini, kita masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan risiko bencana yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga  Presiden Tiba di Seoul

Selain itu, instansi pemerintah selain BPBD, sektor swasta, dan masyarakat belum memahami dengan baik bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Akibatnya aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi tidak terkoordinasi atau terintegrasi dengan baik di lintas sektor dan dinas tersebut. Pemangku kepentingan ini umumnya memiliki pandangan bahwa penanggulangan bencana hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan khususnya BPBD. Bupati berharap dari hasil dari kegiatan ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi, sehingga upaya penanganan pasca bencana di Kabupaten Sumbawa dapat semakin baik dan terarah, terkoordinasi dan terpadu. Karena penanggulangan bencana merupakan upaya yang menyeluruh dan proaktif yang dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebelumnya Perwakilan Program STIRRRD Esti Anantasari, S.Ant, MA menyampaikan bahwa secara khusus akan melakukan survey LG-SAT (Lokal Government Self-Assessment Tool) untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penanganan resiko bencana dipahami dan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. “Dulu kami pernah melakukannya di tahun 2014 karena itu kami ingin melihat lagi dalam skala 5 tahun itu seperti apa. STIRRRD meliputi 2 pemerintahan yaitu Pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan New Zealand dalam hal ini dari pihak Indonesia diwakili oleh UGM dan pihak New Zealand GNS. Hal ini sekaligus memberikan informasi kepada kita semua bahwa bencana adalah masalah kita semua, dan bukan hanya masalah tehnik atau teknologi dan manusia, tetapi soal bagaimana kita bersama–sama mengintegrasikan antara persoalan manusia dan teknologi apa yang akan dipakai untuk mengantisipasi dan mengatasi banjir. Kami berharap STIRRRDakan melakukan perkembangan program lagi di tahap–tahap berikutnya,” ujarnya.

Baca Juga  Tak Bisa Melaut, 500 Nelayan Pulau Kaung Dapat Bantuan Beras

Lebih jauh dijelaskan Esti, STIRRRD adalah program kebencanaan yang kedua setelah yang pertama di tahun 2010, 2011 dan 2012. Saat ini pihaknya sedang mengembangkan konsep STIRRRD untuk tahap ketiga yang lebih focus pada aspek tertentu. Perbedaan program STIRRRD dengan program yang lain adalah lebih focus pada menegosiasikan kebijakan daerah itu bisa menjadi bagian kebijakan nasional. Karena itu secara rutin enam bulan sekali pasti bertemu dengan Bappenas, Departemen Dalam Negeri, PU, Kementerian Desa, BNPB dan kemeterian yang lainnya untuk melaporkan perkembangan di daerah. “Kami berharap hari ini selain capaian pemahaman PRP juga ingin menyampaikan hasil LG-SAT tahun 2014 dan apa impactnya terhadap BPBD Sumbawa. Kemudian kami juga secara khusus akan menyampaikan bagaimana program penguatan kapasitas di Desa Kalimango dan ini adalah program tambahan STIRRRD. Dari 10 wilayah di Indonesia yang kami dampingi hanya 3 daerah yang terpilih untuk secara khusus dapatkan program tambahan yaitu Sumbawa untuk banjir, Bengkulu dan Palu untuk gempa bumi,” pungkasnya. (SR)

pilkada mahkota mahkota rokok NU
Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *