Pungli Terhadap Warga Pendatang, Oknum Kelian Banjar Adat Ditangkap

oleh -30 views

DENPASAR, SR (29/7/2019)

Kasus pungutan liar (Pungli) terhadap penduduk pendatang atau penduduk non permanen di Banjar Sudihati, Desa Kintamani Bangli, direlease Polres Bangli, Senin (29/7). Hal ini hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) dua orang pelaku Pungli berinisial AU yang menjabat sebagai Kelian Banjar Adat Sudihati dan DL–Kelian Banjar Dinas Sudihati, Desa Kintamani, di rumah DL, Sabtu (19/7) lalu.

Keduanya diamankan dengan barang bukti berupa uang tunai Rp 1.300.000, buku catatan warga pendatang musiman yang sudah membayar, sebuah stempel Kelihan Adat Sudihati, buku besar catatan  penduduk, bolpoint dan sebundel berkas administrasi.

Kedua pelaku diduga melakukan pungutan berupa uang kepada penduduk pendatang/non permanen yang tinggal di wilayah Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Caranya kedua pelaku mendatangi tempat tinggal penduduk pendatang/non permanen di wilayah Desa Kintamani yang didampingi Pecalang Adat dengan maksud melakukan pendataan penduduk. Pada kesempatan tersebut pelaku  menyampaikan kepada penduduk pendatang berkewajiban untuk melaporkan diri kepada kepala lingkungan, sebagai bentuk pengawasan dan pengikat terhadap keberadaan penduduk pendatang muslim di wilayah Desa Kintamani.

Selain itu pelaku mewajibkan penduduk pendatang untuk mengisi formulir dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan dusun dengan kewajiban membayar Rp. 350.000 Surat Rekomendasi Kelian Banjar Dinas Sudihati agar dapat dipertimbangkan untuk menjadi penduduk Desa Kintamani serta surat pernyataan selaku penampung penduduk pendatang. Selanjutnya formulir yang telah diisi biodata penduduk pendatang dan ditandatangani diserahkan kembali kepada pelaku DL. Sementara uang sebagai persyaratan mematuhi aturan dusun sebesar Rp. 350.000 diserahkan kepada AU.

Baca Juga  Kunci Kontak Menggantung, Vario Diembat Maling

Menurut Kasat Reskrim Polres Bangli AKP M. Akbar Eka Putra Samosir, SIK.,SH perbuatan dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum karena pungutan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Desa Kintamani dan bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku perangkat desa dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang dengan alasan nantinya akan digunakan untuk membantu operasional dan pembangunan sarana dan prasarana Br. Sudihati Desa Kintamani Bangli. “Dulunya memang ada Peraturan Desa Kintamani mengenai pungutan itu, namun sejak tahun 2015 peraturan tersebut telah dihapus namun yang bersangkutan masih tetap melakukan pungutan hingga kini,” ujar Kasat Reskrim.

Kedua pelaku kini dijerat dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP atau Pasal 368 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. (SR)

dukacita dukacita bankntb