Analisis Kebijakan Anggaran Terhadap Gagalnya Program Strategis Pemerintah Daerah

oleh -56 views

Oleh : Heri Kurniawansyah HS (Dosen Fisipol UNSA)

Tulisan ini merupakan review ketiga dari tulisan sebelumnya yang berjudul “Mendeteksi Calon Pemimpin yang Paling di Butuhkan Sumbawa”. Pada tulisan dan review sebelumnya penulis telah memokuskan wacana manajemen strategis tentang pentingnya seorang pemimpin yang mampu mendatangkan dan mengelola anggaran secara bijaksana dan kreatif, maka focus of interest dalam tulisan ini adalah lebih kepada strategi dalam penggunaan anggaran yang dimaksud untuk pembangunan yang sifatnya berkelanjutan (sustainable development). Mengapa demikian?, ternyata masalah tidak berhenti hanya pada tataran bagaimana mendapatkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk pembangunan, namun filosofi dasar dari itu semua adalah bagaiamana anggaran yang mampu dikumpulkan tersebut dapat digunakan sesuai dengan sasaran dan target yang tepat, serta menghasilkan outcome dan feedback kepada publik.

Sistem yang menunjukkan evaluasi kinerja organisasi dan penggunaan anggaran di Indonesia masih banyak menggunakan laporan formal seperti pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga yang berwewenang, sehingga pemerintah menjadi fokus dan sibuk bekerja secara rutinitas pada tataran administratif demi mendapatkan status tersebut. Fenomena tersebut sudah menjadi trend di kalangan pemerintah daerah. Ternyata sistem evaluasi tersebut kurang tepat untuk mengoptimalkan manfaat anggaran bagi publik. Sistem tersebut hanya fokus pada audit atau pencarian kelemahan dalam tataran penggunaan anggaran pada sebuah instansi atau pemerintah daerah tanpa melihat anggaran tersebut dibelanjakan untuk keperluan urgensi atau tidak bagi publik. WTP tidak masuk pada ranah internal kebijakan pemerintah, yang berarti bahwa sistem tersebut tidak masuk pada penilaian terhadap kinerja pemerintah, khususnya masalah program dan kebijakan. Sistem evaluasi tersebut pada dasarnya berbasis administrasi. Ketika secara administrasi/laporan penggunaan anggaran telah mumpuni dan otentik, maka hal tersebut dianggap memenuhi kriteria standar evaluasi dari lembaga yang berwewenang.
Sistem tersebut juga tidak menyentuh ranah substantif kinerja pemerintah yaitu bagaimana polarisasi pemerintah dalam bekerja dan kemudian menghasilkan tujuan yang sudah terencana untuk publik melalui kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Artinya bahwa laporan-laporan formal tersebut hanya mengacu pada satu sub bagian kinerja pemerintah, tidak mencakup pada sub-sub substantif lainnya, sehingga yang seharusnya dievaluasi atau diukur kinerjanya namun tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan tersebut. Dengan kata lain bahwa audit tersebut bukan pemeriksaan dengan tujuan  khusus,  akan tetapi pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini (pendapat) wajar/layak  atas laporan keuangan. Sebuah fenomena yang kontra produktif antara penghargaan dengan outcome dari kebijakan anggaran yang tidak tepat guna. Akibatnya terjadi fiscal gap diamana Pemda belum mampu memanfaatkan resource yang dimiliki untuk memperbesar penerimaan daerah.

Persoalan Mendasar Sistem Penganggaran

Semenjak pemerintah mengharuskan setiap lembaga atau instansi menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting system), sepertinya muncul angin segar
bagi publik terhadap sistem kerja pemerintah, sebab sistem tersebut lebih menekankan kepada
output dan outcome kinerja pemerintah yang didasarkan kepada anggaran yang ada.
Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut (Kumorotomo, 2014). Namun lagi-lagi sistem tersebut belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah, sebab berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, diantaranya adalah masalah sistem tata kelola pemerintah yang tidak mampu memperkuat atau mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja itu sendiri. Kemudian masalah lain juga datang pada tataran Sumber Daya Manusia, khususnya dari perspektif budaya kerja dalam lembaga atau instansi itu sendiri (Kurniawansyah, 2018). Selain itu outcome dari kinerja pemerintah tidak bisa diukur secara cepat, sehingga ukuran keberhasilan belum bisa dilihat secara cepat dan tepat (Congleton, 2015).
Kondisi tersebut membuat tidak sepenuhnya pemerintah dalam praktek kebijakan menggunakan
sistem penganggaran berbasis kinerja. Akibatnya sistem penganggaran tradisional (traditional
budgeting system) masih menjadi sistem yang tetap digunakan dalam sistem penganggaran kita,
dan itulah masalah mendasar tentang sistem penganggaran saat ini.

Baca Juga  Dari Bersih-Bersih Pantai, Potong Tumpeng Hingga Potong Rambut

Esensi traditional budgeting system adalah sebuah sistem yang dimana penyusunan anggaran lebih didasarkan pada kebutuhan belanja atau pengeluaran, tidak didasarkan pada pemikiran atau analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah ataun organisasi itu sendiri (Bastian, 2017). Artinya bahwa dalam sistem tersebut, output dan outcome kinerja tidak menjadi suatu hal yang sangat penting, yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang sudah tersedia berhasil dihabiskan (tidak defisit/surplus) atau dengan kata lain adalah jika serapan anggarannya bagus, maka terminologi tersebut menjadi indikator telah suksesnya program yang dijalankan, itulah tolak ukur dalam sistem tradisional. Model pertanggungjawabannya adalah dengan sistem akuntansi yang terdiri pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pembukuan, bahkan bisa hanya melalui kuitansi yang dibuat serapi mungkin meskipun tanpa melihat output dan outcome kinerjanya.

Selain faktor sistem penganggaran tradisional, faktor politik anggaran sangat mempengaruhi laju tujuan pembangunan berbasis anggaran itu sendiri. Irene S. Rubin dalam The Politics of Public Budgeting (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat, bahwa alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya. Pengaruh kuatnya elit yang berwenang dalam urusan penganggaran sangat menentukan arah pembangunan itu sendiri. Misalnya bagaimana para elit mengarahkan anggaran pembangunan kepada sektor dan daerah tertentu melalui pembahasan RAPBD yang dimulai dari “perencanaan”. Pendekatan politik dan faktor konstituen menjadi beban politik bagi elit sehingga para elit cenderung mengarahkan wewenang tersebut kepada sektor dan daerah tertentu.

Baca Juga  Mudzakara Rea LATS Lahirkan Puluhan Rekomendasi

Musyawarah Rencana Pembanguan (Musrenbang) yang didasarkan pada undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan moment paling tepat untuk mengusulkan berbagai isu pembangunan di daerah pun justru menjadi ajang tarik ulur kepentingan para elit, pada akhirnya rakyat yang begitu semangat mengusulkan rencana pembangunan di daerahnya pun tidak tersentuh oleh pembangunan itu sendiri. Dalam menentukan keputusan program tersebut tidak lepas dari prioritas daerah-daerah tertentu melalui politik anggaran dan pengaruh konstituen. Akibatnya terjadi pembangunan yang tumpang tindih, kebijakan menjadi sporadis dan tambal sulam. Tidak heran jika ucapan “kue pembangunan hanya dirasakan oleh mereka yang dekat dengan elit saja” begitu marak di kalangan publik.

Gagalnya Program Strategis – Traditional Budgeting System – Politik Anggaran
(Sumber : Analisis Penulis dari Sudut Pandang Budgeting Policy)
Pada posisi ini, bukan tidak mungkin pemerintah bertindak menjadi aktor budget maximize. Mengacu kepada teori yang diungkapkan oleh Gordon Tullock (1987) menyatakan bahwa kebanyakan pemerintah cenderung menjadi budget maxime, yang esensinya adalah perilaku aparat cenderung memaksimalkan anggaran untuk keuntungan tertentu, termasuk untuk kelompok yang ada di tataran pendukungnya. Pada dasarnya teori tersebut berbasis pada fenomena dunia birokrasi yang memiliki segudang patologi, terutama pada domain anggaran,
sebab hanya pada pristiwa ini, oknum bisa memaksimalkan perilaku patologisnya dalam mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan, akibatnya tidak sedikit proyek-proyek fiktif
hasil kerjasama pemerintah dan pihak tertentu memaksimalkan pengeluaran, itulah yang disebut
dengan budget maximize. Dari tiga review ini, penulis menyimpulkan bahwa alur kepemimpinan strategis dalam menciptakan pembangunan yang progresif dan holistik adalah:

Agency Pemimpin Mendatangkan Anggaran – Creative Leader – performance budgeting system

(Sumber : Analisis Penulis dari tiga tulisan review)

Ketiga proses tersebut masing-masing memiliki dekripsi tekhnis sesuai domain masing-masing yang telah penulis deskripsikan pada tulisan dan review sebelumnya. Gambaran tersebut menjadi “pekerjaan rumah” sekaligus menjadi prioritas yang sangat penting bagi para kontestan yang akan maju di Pilkada mendatang, sebab kematangan sistem penganggaran sangat menentukan outcome dan impact dari kinerja seorang pemimpin. Dengan demikian skala prioritas pembangunan yang termaktub dalam visi misi atau manajemen strategis kepala daerah akan dapat dijangkau secara bijaksana. Maka sedikit demi sedikit tuntaslah janji-janji politik yang sudah menyebar ke berbagai ingatan publik. (*) 

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.