SUMBAWA BESAR, SR (12/7/2019)
Salah satu program Kompak Nasional di Kabupaten Sumbawa beberapa hari yang lalu menyelenggarakan Focus Group Discussion Kajian Costing dan Pemanfaatan Dana Pelayanan Adminduk (administrasi kependudukan). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Manager Fiscal Transfers Kompak Nasional Devi Suryani, Muhammad Wahyudi koordinator Kompak Mataram serta Dr. Hefrizal Handra dosen Universitas Andalas selaku fasilitator. Kegiatan yang digelar di Aula Lantai I Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri peserta terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Bappeda, BPKAD, beberapa perwakilan Camat, perwakilan kepala desa dan penerima manfaat.
Mengawali pembukaan kegiatan dipandu secara langsung oleh koordinator Kompak Sumbawa, M. Ikraman, S.Pt, bahwa kegiatan diskusi ini merupakan inisiasi dari Kompak Nasional. Tujuan pelaksanaannya ingin memperoleh gambaran bagaimana efektifitas belanja bidang administrasi kependudukan serta bagaimana estimasi per cost setiap layanan. Karena itu Kabupaten Sumbawa dipilih sebagai salah satu lokasi kegiatan yang hasilnya dijadikan sebagai input dari RPJM Nasional pada tahun 2020.
Manager Kompak, Devi Suryani menyampaikan terima kasih atas terlaksananya Focus Group Discussion. Kegiatan ini atas permintaan Kementerian Keuangan, terkait dengan fiscal transfers DAK non fisik berupa Adminduk, PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Jampersal, dan membentuk formula dana desa pelaksanaan sejak Maret 2019. Sebelum pelaksanaan kegiatan Tor sudah didiskusikan. Kegiatan diskusi kelompok terarah kegiatan DAK Non fisik sebenarnya Kompak telah melaksanakan pada tujuh provinsi dampingan Kompak. Tujuannya untuk mengetahui berapa unit cost per layanan. Menjawab keluhan kecil budget tau kurang, Devi mengatakan itu disebabkan tidak adanya panduan setiap unit cost. Untuk itu melalui kegiatan FGD para peserta dapat memberikan masukan, sehingga nantinya ada gambaran bagaimana yang seharusnya DAK Non Fisik dialokasikan.
Sementara itu Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumbawa, E.S Adi Nusantara Husainy, S.Sos.,MT mengatakan ini sebagai salah satu bagian untuk mengetahui apakah sudah fine untuk dana DAK non fisik. Kedepan Kabupaten Sumbawa akan mengelola DAK Non fisik, Pariwisata, UMKM dan sampah. Terlebih lagi DAK Non fisik lebih besar daripada fisik. “Ke depan kita harus perbaiki serta dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya dana-dana DAK Non fisik. Sehingga harapan kami di FGD ini dapat membawa manfaat bagi pengelolaan DAK Non fisik pada tahun 2020,” pungkasnya. (SR)