Fraksi Hanura Soroti Akses Jalan Daerah Sulit dan Sistem Zonasi PPDB

oleh -40 views
Hasanuddin SE, Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Sumbawa

Pandangan Umum Fraksi Atas 5 Ranperda Usulan Eksekutif

SUMBAWA BESAR, SR (25/6/2019)

Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan pandangan umum terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019. Fraksi Hanura pada prinsipnya sepakat untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2019, guna menjadi payung hukum yang jelas bagi beberapa bidang yang terkait didalamnya. Meski demikian Fraksi Hanura memberikan beberapa catatan.

Melalui Juru Bicaranya, Hasanuddin SE, Fraksi Hanura menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh. Namun Hanura mengingatkan agar dalam pengisian kepengurusan dan kepegawaian PERUMDAM Batulanteh harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan profesional di bidangnya, sehingga pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM tersebut bisa meningkat dengan pesat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Kemudian Ranperda tentang Pengendalian Produksi, Distribusi dan Konsumsi Garam di Kabupaten Sumbawa. Fraksi Hanura menyarankan agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait melakukan gerakan kepedulian terhadap pola hidup sehat masyarakat dengan selalu mengkonsumsi garam beryodium. Bila perlu pemerintah daerah melakukan pembagian gratis garam beryodium yang memenuhi Standar Mutu Kesehatan. “Kami minta dilakukan pendataan potensi perajin garam, produsen hingga masyarakat selaku konsumen, sehingga diketahui apakah bisa dipenuhi dari produksi lokal atau perlu didatangkan dari daerah lain. Kami tidak ingin berkurangnya pasokan garam dalam daerah menimbulkan biaya tinggi karena,” tukasnya.

Baca Juga  Presiden Jokowi: Alquran Harus Jadi Suntikan Energi untuk Umat Islam Indonesia

Selanjutnya, Ranperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Fraksi Hanura Sistem Pembangunan Daerah yang digunakan saat ini belum mampu menyeimbangkan keinginan masyarakat baik pembangunan fisik dan ekonomi, terutama di wilayah dengan akses jalan sulit ditempuh. Pihaknya mengharapkan ada percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah Daerah harus bisa melakukan intervensi terhadap pelaku usaha atau perusahaan besar yang beroperasi di daerah untuk menempatkan kantor cabang-unit kerja di wilayah itu, terutama perusahaan perbankan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Fraksi Hanura berharap bahwa pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat dapat lebih dioptimalkan agar berjalan dengan baik dan benar. Sebagai upaya alternatif memaksimalkan pelayanan bisa menerapkan konsep “one day service” dalam proses pelayanan kepengurusan administrasi

Berikutnya, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Fraksi Hanura melihat rancunya Sistem Zonasi PPDB. Pemerintah Daerah harus memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi terkait jumlah peserta didik, daya tampung sekolah, kondisi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya lintas zona. Tidak kemudian, sistem zonasi ini mengekang kepribadian peserta didik yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu. “Fraksi kami menginginkan Rancangan Perda yang saat ini tengah kita bahas tidak hanya akan menjadi Perda yang sifatnya konsumsi konstitutif semata, namun bisa menjadi Peraturan Daerah sebagai rancang baku yang aspiratif, yang bermanfaat dan diperuntukan bagi hajat hidup orang banyak, masyarakat Tana Samawa pada umumnya,” pungkasnya. (SR)

 

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.