SUMBAWA BESAR, SR (10/6/2019)
Pidato Bupati Sumbawa pada momen Sholat Idul Fitri selalu dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan progress pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian dengan pada momentum Sholat Idul Fitri 1440 H kemarin. Isi pidato ini mendapat kritikan dari sekelomnpok masyarakat yang menyatakan seolah-olah perayaan Hari Raya Idul Fitri dijadikan pemerintah daerah sebagai forum penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPJ).
Menanggapi hal itu, Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc menyatakan tidak sedikitpun menolak kritik tersebut, justru sebaliknya membenarkan. Menurut Bupati, sejatinya, sebagai kepala daerah yang menjadi petugas dan pelayan rakyat yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, memiliki kewajiban menyampaikan hasil kerjanya secara terbuka, jujur dan obyektif. Momentum Idul Fitri ini, dimana seluruh rakyat yang beragama Islam tumpah ruah, memenuhi masjid-masjid dan lapangan-lapangan yang ada di lingkungan masing-masing baik di tingkat dusun, desa atau kelurahan, kecamatan sampai kota kabupaten, dinilai sangat efektif jika menyampaikan informasi yang menggembirakan terkait hasil yang telah dicapai bersama. Meski diakui masih ada target kinerja pada beberapa program strategis yang belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.
Diungkapkan Bupati, berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, secara kualitatif patut disyukuri karena secara umum penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Koordinasi dengan pusat dan provinsi berjalan optimal dan sebaliknya konsolidasi dengan kecamatan dan desa atau kelurahan berjalan lancar. Demikian dengan keamanan wilayah masih terjaga, bahkan dapat menyelenggarakan hajat besar pemilu presiden dan legislatif dalam Keadaan yang kondusif tanpa gangguan yang berarti. Secara Kuantitatif, sambung Bupati, prestasi penyelenggaraan pemerintahan juga sangat membanggakan. Lagi-lagi pada tahun 2019 ini mendapatkan predikat sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik di NTB dan peringkat nasional meningkat dari peringkat 46 ke peringkat 32 berdasarkan penilaian LPPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 yang diterima pada tahun 2019. “Akuntabilitas kinerja kita juga meningkat signifikan karena nilai LAKIP kita tahun 2018 mendapat nilai B dari nilai CC pada tahun sebelumnya. Tahun ini, kita harapkan nilai tersebut meningkat menjadi BB sehingga kita mendapatkan ganjaran berupa dana insentif daerah dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Tahun 2018, Sumbawa juga mendapatkan prestasi besar dalam bidang Inovasi karena salah satu program inovasi yang bernama Pariri Desa masuk dalam Top 40 nasional. Atas prestasi itu Sumbawa menerima reward berupa dana insentif daerah sebesar Rp 9 miliar dan sudah masuk ke kas daerah. Bupati pun meminta doa restu karena pada tahun 2019 ini, beberapa program inovasi lainnya juga sedang bertarung di tingkat nasional seperti Siandini, e-Kerabat dan O-Samawa untuk masuk jajaran Top 40 nasional. “Bayangkan, kalau ketiga program ini lolos, maka kita akan mendapat hadiah sebesar 27 milyar. Sebuah angka yang fantastis yang akan sangat bermanfat untuk membiayai program program yang berpihak kepada kepentingan public,” ujarnya.
Tahun ini juga, lanjut Bupati, Sumbawa menerima opini dari BPK terkait hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekaligus ini untuk ke-7 kalinya Pemda Sumbawa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebuah opini tertinggi yang memberi arti bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Selain itu pda Tahun 2019 ini, Sumbawa mendapatkan penghargaan dari KPK karena seluruh pejabat eksekutif Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang masuk dalam kategori dalam wajib lapor, sudah melaporkan LHKPN-nya. “Meski sederet prestasi yang membanggakan itu telah kita raih, bukan berarti kita tidak menemukan permasalahan yang serius terutama berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbuhnya.
Di antaranya, peredaran narkoba semakin marak dan menjangkau pelosok desa. Sudah banyak anak anak yang menjadi korban. Ilegal logging, ilegal fishing dan ilegal mining terus berjalan, seolah pemerintah tak berdaya menghadapi persoalan tersebut. Karenanya, menyerukan agar mulai sekarang bersatu padu, membulatkan tekad untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat harus peduli dan mengambil bagian untuk mengatasinya. “Percayalah, tanpa bantuan dari masyarakat, usaha yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan secara efektif,” pungkasnya. (SR)
