JAKARTA, SR (30/4/2019)
Berbagai isu hoax dan fitnah sengaja dimunculkan pihak tertentu yang ingin mendapatkan pengaruh kekuasaan dalam masyarakat. Setting opini di Medsos dan di media cetak terus diproduksi kubu yang memang bertujuan untuk mendeligitimasi pemilu, sehingga opini negatif dari publik akan menghakimi lembaga KPU. Akhirnya masyarakat dibuat terpolarisasi dan saling curiga dan mudah diprovokasi untuk tujuan politik tertentu, sehingga mengancam rasa aman di masyarakat.dan mengancam demokrasi. Hal ini diungkapkan Azmi Hidzaqi selaku Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) dalam keterangan persnya, Selasa (30/4).
Dalam hal Pemilu misalnya, tuding Azmi, terlebih dahulu diciptakan opini yang sesat oleh pihak tertentu agar masyarakat tidak percaya kepada aparat atau KPU yang bertugas sebagai penyelengara pemilu. Tudingan dan berita hoax soal kebobrokan sengaja disebarkan agar lembaga-lembaga terkait Pemilu seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, dan lain-lain dilegimitasi terlebih dahulu dalam opini tersebut. Lembaga itu dianggap curang, tidak netral dan ingin untung sendiri. Dan pada akhirnya mereka mengajak rakyat untuk melawan lembaga negara, serta menyerang penyelengara pemilu. Opini sesat itu bertujuan agar ketika kubu politik tersebut melakukan kecurangan, maka yang tertuduh adalah berbagai lembaga penyelenggaraan Pemilu. Dengan cara itulah mereka akan mengalahkan kubu politik pesaingnya dalam Pemilu, sekaligus mendapatkan simpati masyarakat karena mereka telah membongkar adanya kecurangan Pemilu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi kubu politik seperti itu. Dapat menciptakan terpecahnya simpul persatuan dan kesatuan anak bangsa.
Timbul saling curiga dan kebencian. Ketidakpercayaan pada KPU dan aparat keamanan, dan hal-hal bersifat moral lainnya. Akibatnya suasana kehidupan dalam masyarakat menjadi tidak kondusif dan dapat memecah belah bangsa. Rakyat semakin brutal dan chaos, sehingga suasana pasca pemilu menjadi kacau. Setiap peserta pemilu dapat menempuh cara konstitusional apabila keberatan dengan proses pemungutan suara yang sudah berlangsung. “Para peserta pesta demokrasi lima tahunan pun jangan pernah berpikir apalagi melakukan delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu jangan sampai mereka mengganggu proses penyelesaian tahapan pelaksanaan pemilu dengan menduduki lembaga KPU, Bawaslu dan lainnya yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat.Kami sebagai elemen masyarakat mendukung penyelenggara pemilu yang telah menjalankan tugas secara mandiri, bertanggung jawab, dan professional,” tandasnya.
Pihaknya mengecam keras setiap upaya mendelegitimasi KPU dan pemilu. Karena itu Ia mengimbau seluruh rakyat menjaga kedamaian, kerukunan, dan tali persaudaraan antar anak bangsa. Masyarakat diharapkan tidak terpancing provokasi yang dapat memecah belah bangsa. “Kami mengajak masyarakat jangan mau apabila diprovokasi untuk melakukan demo ke Bawaslu, KPU untuk tujuan menekan dan mempengaruhi hasil perhitungan suara,” imbuhnya.
Mengenai hasil pemilu, Azmi meminta kontestan dan partai politik pendukung menunggu rekapitulasi suara KPU. Ia juga mengimbau para elite politik tidak mengeluarkan pernyataan provokatif yang dapat menimbulkan aksi-aksi demontrasi, sehingga memunculkan gerakan yang dapat merugikan bangsa ini. “Kami mengapresiasi penuh kinerja KPU di pusat hingga daerah yang telah sukses dalam penyelenggaraan Pemilu hingga 22 Mei pengumuman hasil akhir KPU. Kami sangat yakin dengan integritas KPU karena dialah lembaga yang telah teruji dalam menyelenggarakan pemilu. Dan kami yakin aparat kepolisian dapat menjaga aset negara dalam menjalankan tugasnya,” ujar Azmi.
Sudah seharusnya mendukung penuh KPU dan aparat keamanan Polri dan TNI dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka banyak berjasa dalam pelaksanaan pemilu, dan pengorbanannya tidak dapat dinilai. Terlebih lagi sudah banyak korban jiwa petugas KPPS termasuk aparat keamanan dari Polri. “Kita harus menghargai pengorbanan mereka dengan berusaha keras menjaga integritas pemilu. Atas dasar itulah maka kami dari lembaga advokasi Kajian Strategis Indonesia mendukung penuh KPU dan menolak segala tudingan miring soal kecurangan KPU, dan kami akan bersama sama elemen masyarakat untuk menjaga hasil pesta demokrasi ini dengan sebaik baiknya. Kami tidak akan mentolerir pihak-pihak yang akan menghancurkan hasil pesta demokrasi ini dengan melakukan people power atau demontrasi besar-besaran yang akan mengganggu keberlangsungan demokrasi di negeri ini,” cetusnya. (SR)
