DPRD Sumbawa Bentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

oleh -17 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA  

SUMBAWA BESAR, SR (24/4/2019)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalui Sidang Paripurna DPRD Sumbawa, Rabu (24/4). Pembentukan Pansus yang ditugaskan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 ini dipimpin Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata SP, didampingi dua pimpinan DPRD lainnya, Dr Drs Arahman Alamudy SH M.Si dan Kamaluddin ST M.Si. Hadir dari pihak eksekutif Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah beserta jajaran.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Lalu Budi Suryata SP, mengatakan, Pansus DPRD Sumbawa memiliki sejumlah tugas di antaranya melakukan investigasi dan kunjungan lapangan sesuai dengan pembagian wilayah. Selanjutnya melaporkan hasil kerja Pansus kepada Pimpian DPRD untuk dijadikan bahan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap LKPJ Bupati Sumbawa tersebut. Pansus ini mulai bekerja sejak 24 April hingga 29 April mendatang. Lalu Budi berharap seluruh anggota Pansus dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2018.

Sebelumnya Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah dalam Pidato Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2018 menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakui Wabup, dokumen lengkap LKPJ telah disampaikan kepada DPRD Sumbawa, Maret lalu yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2018.

Baca Juga  SAAT JAYA Detail Akurat, HUSNI MO dan JIWA Ringkas

Penyampaikan LKPJ ini dihajatkan untuk mendapatkan rekomendasi DPRD guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah mengatur dan menyediakan untuk memaparkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Sebaliknya ada ruang bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Demikian pula masyarakat, tersedia informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara jelas dan transparan. “Saya berharap mekanisme tahunan ini bukanlah sekedar menjalankan rutinitas kewajiban semata, namun memiliki makna penting bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat dari tahun ke tahun,” harapnya.

Untuk diketahui, naskah lengkap LKPJ tersebut terdiri dari tujuh Bab sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun bagian-bagian dari LKPJ ini antara lain Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum dan gambaran umum daerah yakni menyangkut normatif dan potret kondisi lingkungan strategis penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2018.

Kemudian bagian kedua menyangkut Kebijakan Pemerintahan Daerah, yang memuat tentang visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Selanjutnya bagian ketiga dalam LKPJ tersebut disampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang berisi mengenai narasi pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, target dan realisasi anggaran serta deskripsi mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2018. Bagian keempat LKPJ menyajikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pada bagian kelima dokumen LKPJ menjelaskan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Sumbawa. Dan bagian keenam LKPJ berisi penjelasan mengenai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Baca Juga  Kak Bho Kembali Jabat Ketua Orari Lokal Sumbawa

Di akhir penyampaian laporan LKPJ, Wabup menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa yang telah secara aktif membangun dan memelihara hubungan pemerintahan yang harmonis sesuai fungsi masing-masing. “Kami sampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian, TNI, para pimpinan partai politik, serta seluruh lapisan masyarakat Sumbawa, yang telah bekerjasama, saling bergotong royong dalam semangat persahabatan sehingga tetap kompak berperan aktif dalam geliat penyelenggaraan pemerintahan menuju Sumbawa hebat dan bermartabat,” demikian Wakil Bupati Sumbawa. (JEN/SR/*)

 

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.