Dana Perimbangan Cukup, Bupati Tetap Minta OPD Kreatif Tingkatkan PAD

oleh -14 views

SUMBAWA BESAR, SR (26/3/2019)

Bupati Sumbawa, HM. Husni Djibril, B.Sc membuka secara resmi sosialisasi Peraturan Bupati Sumbawa No. 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 188.64/096/Bapenda/2019 tentang optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, Selasa (26/3). Hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumbawa, Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar, Kepala KPPN Sumbawa Besar, Kepala BPKAD Sumbawa, dan beberapa kepala instansi vertikal.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai. Namun demikian, daerah harus tetap lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Pada tahun 2018 lalu, total PAD Sumbawa baru mencapai Rp. 143.966.209.095,24 atau 99,14% dari target yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 tahun 2019 tentang Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 188.64/090/Bapenda/2019 tentang optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Adapun inti dari regulasi ini adalah wajib bagi rekanan/kontraktor, orang pribadi dan badan yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sumbawa, baik itu berasal dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Sumbawa, untuk mengajukan NPWP cabang/lokasi Sumbawa. Hal tersebut menjadi salah satu syarat penandatanganan kontrak, pengajuan pembayaran termin. Adapun unit-unit yang akan bertanggung jawab mengawal NPWP lokal adalah ULP Pokja, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, dan BPKAD.

Baca Juga  Husni—Mo Akhiri “Wacana Warisan”, RSUD Sumbawa Mulai Dibangun

Bupati meminta kepada seluruh peserta sosialisasi agar memanfaatkan momen pertemuan ini untuk dapat menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 sehingga nantinya implementasi Perbup tersebut dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, MM melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk memberikan informasi yang lengkap, valid dan terkini kepada seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), terkait Perbup nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Sumbawa nomor 188.64/090/Bapenda/2019, memperjelas secara detail peran dan

fungsi semua pihak terkait, memastikan pelaksanaan Perbup dan Surat Edaran berjalan efektif, serta menyatukan pola fikir dalam kepatuhan implementasi Perbup dan Surat Edaran. Adapun jumlah peserta kurang lebih 350 orang yang berasal dari BPKAD Sumbawa, KPP Pratama, Pimpinan OPD, PPK dan Bendahara Pengeluaran, Camat, Kades, Lurah, Unit Kerja Vertikal (pusat dan provinsi). (SR)

 

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.