Tak Digubris Pemerintah, Pemilik Lahan Segel SMAN 1 Alas Barat

oleh -36 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/3/2019)

Merasa tak digubris pemerintah , Drs. H. Nurdin Ending MM terpaksa menyegel lahan seluas 26.100 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan SMA Negeri 1 Alas Barat. Tindakan yang dilakukan Haji Nurdin ini karena lahan itu miliknya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.1834 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang memenangkan gugatannnya. Sebelumnya Haji Nurdin mengaku telah menyurati Gubernur tembusan Bupati dan Camat meminta bangunan di atas lahan miliknya dikosongkan. Karena lahan itu belum dibayar pemerintah daerah. Ia pun memberikan deadline waktu hingga 16 Maret 2019. Namun karena tidak direspon, Haji Nurdin terpaksa melakukan penyegelan. Ia terpaksa mengambil langkah dengan melakukan penyegelan bangunan yang berdiri di atas tanah itu. Ini karena merasa tidak dihiraukan oleh pemerintah padahal saya sudah memberikan surat keputusan MA bahwa pemilik sah lahan seluas 26,100 meter milik saya sesuai dengan sertifikat awal yang dimilikinya. Saya minta bangunan yang berdiri segera di kosongkan. Sebenarnya Ia sangat berat hati menyegel lahan miliknya itu karena mengingat bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut terdapat SMAN 1 Alas Barat, tapi saya tidak punya solusi lain saat ini,” ungkap pemenang gugatan H. Ending yang dihubungi via telfon.

Ending menceritakan jauh sebelum bangunan sekolah tersebut dibangun, pihak pemerintah telah meminta untuk membeli lahan tersebut seluas 10 are dan sudah dibayar. Ketika hendak memecah tanah tersebut dengan surat tanah baru, Ia meminta orang pertahana untuk mengukur kembali lahan tersebut. “Setelah pihak BPN mengukur ternyata ada tanah saya masuk di luar dari 10 are yaitu 53 are. Mengetahui hal itu kita minta dari desa saat itu masih kepala desa Lekong Jayadi untuk sama sama bertemu dengan pihak BPN memperlihatkan hasil pengukuran,” akunya.

Baca Juga  Minimalisir Keluhan Pelanggan, Dirut PDAM Ungkap Kondisi dan Strategi

Setelah pertemuan tersebut pihak desa tidak ada respon, sehingga pihaknya berinisiatif untuk menghibahkan lahan seluas 53 are untuk sekolah, namun ia tetap meminta surat hibahnya supaya sisanya bisa kami buat sertifikat ulang. Ini pun tidak ditanggapi pemerintah. Tak lama kemudian sisa lahan dari 63 are digarap oleh Kades dahulu. Padahal lahan itu sudah berpuluh tahun tanah itu digarapnya. Karena tidak ada tanggapan dair pemerintah, pemilik lahan mengajukan gugatan secara hokum hingga Mahkamah Agung, Agustus 2018. “Jadi lahan itu sah milik saya,” tandasnya.

Camat Alas Barat H. Junaidi membenarkan adannya keputusan MA atas kepemilikan lahan yang dimenangkan H. Nurdin Ending MM. Tapi karena lahan itu berdiri SMA Negeri 1 Alas Barat, Pemda turun tangan guna memastikan penyegelan itu tidak berpengaruh dengan proses belajar mengajar. “Untuk masalah ini sudah diambil alih oleh provinsi. Kami berharap dengan adanya keputusan MA ini dari pihak

pengadilan ada eksekusi lahan tersebut sehingga diketahui mana bagian lahan yang masuk milik H. Ending agar bisa cepat diproses sesuai prosedur. Apabila pihak pengadilan sudah menlakukan eksekusi barulah lahan yang belum terbayar kita ajukan ke pemerintah daerah ataupun ke pemerintah propinsi supaya tidak ada yang merasa dikorbankan dan mengorbankan,” jelasnnya.

Di tempat yang sama Kepala SMAN Alas Barat Sudaryono berharap persolan ini bisa cepat diatasi oleh pemerintah. “Jangan sampai ada aksi penyegelan lagi,” tukasnya.

Baca Juga  Ditegur Saat Pesta Miras, Sekelompok Pemuda Keroyok Anggota Polisi  

Anak anak berhak untuk mendapatkan ilmu yang menjadi terganggu proses belajar mengajar karena ada peyegelan. Dengan aksi ini lanjut Junaidi, pihaknya meminta orangtua atau wali murid membuka sendiri segel yang terpasang. “Kami tidak bisa berbuat apa apa karena dari pihak yang memenangkan gugatan versi keras, bahkan kami sudah pergi kerumahnnya untuk negosiasi tapi tidak bisa, kami berharap sekali lagi ini bias,” imbuhnya.

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.