Oleh: Sendi Akramullah–Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS).
SUMBAWA BESAR, SR (13/3/2019)
Sudah sepantasnya setelah 73 tahun mengenyam kemerdekaan dalam segala hal, republik ini tidak boleh tersandera oleh pikiran picik kerdil dan nyinyir, ketika sedang berada dalam perubahan besar dan sangat kompleks, yang perkembangan di setiap wilayahnya bergerak pada tingkat dan kecepatan sendiri-sendiri. Justru negara harus mampu membangun sebuah benteng pertahanan dalam menyikapi setiap perkembangan yang ada. Kita sebut saja terjadi kesenjangan antar wilayah yang diramaikan oleh kesenjangan antar sektor, dan ketimpangan antar kelompok pendapatan dan pembangunan. Kondisi semacam ini memberi makna dan membentuk sebuah gambar Indonesia saat ini. Satu hal perlu dimaklumi bahwa pembangunan daerah hakekatnya membangun entitas ekonomi dan sosial budaya, bukan membangun propinsi/kabupaten/kota. Proses politik yang sudah demokratis adalah baik, tapi belum berhasil dikelola dengan baik. Politik berbasis kekuasaan menggeser politik pembangunan bangsa yang orientasinya pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran. Kekuasaan membuat kebijakan pembangunan dicampur aduk dengan kebutuhan membangun kekuasaan, oligarki politik dan kartel politik, sehingga KKN menjadi tumbuh subur. Modal finansialnya cekak, masih digerogoti oleh KKN.
Bukankah Demokrasi adalah kiblat politik kita hari ini?, yang kita tahu secara bersama terdapat semangat dan solidaritas emosional dan kehendak bersatu yang kuat, namun karena kekeliruan manajemen pertarungan memperebutkan tampuk kekuasaan dalam bingkai demokrasi di beberapa titik bisa dijumpai begitu banyak retakan-retakan bangunan arsitektur persatuan.
2019 sering disebut-sebut sebagai tahun politik, karena pada tahun ini akan berlansung pesta demokrasi besar-besaran (pemilu) bahkan ini merupakan kontestasi politik paling rumit di dunia. Para aktor politik tidak tanggung-tanggung menjanjikan kesejahteraan dan pembangunan kepada masyarakat untuk mengakumulasikan suara rakyat yang notabenenya hanya dijadikan batu loncatan untuk menduduki kursi kekuasaan. Memang kinerja pembangunan yang tidak semuanya bisa diukur satu persatu dengan angka, membuat kegiatan yang bersifat business as usual masih banyak terjadi di hampir semua kementerian/lembaga. Praktek politik tidak berintegritas dapat menyandera proses pembangunan. Sebut saja Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah yang di dalamnya terdapat begitu banyak kesenjangan, baik itu kesenjangan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur, yang sampai hari ini masih dijadikan sebagai platform politik untuk mengibuli rakyat yang tidak tahu tentang mengapa dan bagaimana pembangunan itu dimulai. Padahal dengan hadirnya politik kekuasaan yang berintegritas adalah membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah, termasuk DPR harus harmonis berlandaskan kepercayaan rakyat pada penguasa untuk menciptakan kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik, dan penguasa memberi kepercayaan kepada rakyat untuk menjadi penggerak dalam prosesnya.
Negara, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi petani, tempat bakat baru dapat tumbuh dan berkembang. Inilah esensi pembangunan daerah yang didepan tadi dikatakan sebagai pembangunan entitas ekonomi dan sosial budaya, bukan membangun propinsi/kabupaten/kota. Kita selama ini selalu diberikan pembelajaran bahwa APBN adalah uang rakyat. Tapi dalam praktek, rakyat tidak memiliki akses sedikitpun menggunakan uang rakyat karena harus menunggu proses politik yang platform politiknya berbeda-beda dalam menterjemahkan konstitusi negara. Politik kita demokratis tapi fragmentatif dan tidak konsolidatif. Sehingga politik pembangunannya juga menjadi fragmentatif dan tidak konsolidatif, gagal fokus dan peta jalannya juga terpenggal penggal oleh politik kekuasaan pragmatisme 5 tahunan. Padahal pembangunan bersifat jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. Pembangunan daerahku harus terhambat karena pragmatisme politik kekuasaan. Mohandas K. Gandhi menengarai adanya acaman mematikan dari tujuh dosa sosial yang salah satunya adalah “Politik tanpa prinsip”, sehingga apa yang menjadi harapan dan esensi bersama yaitu menjadikan wilayah tercinta sebagai basis keberadaban (madani) terjerumus ke dalam apa yang disebut Machiaovelli “kota korup” (citta corrottisima), atau apa yang disebut Al-Farabi sebagai “Kota jahiliyah” (almudun al-jahiliyyah). (*)
