Sejumlah Pegawai BKPP Sumbawa Mengaku Tertipu Mantan Bendahara

oleh -53 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/2/2019)

Sejumlah pegawai BKPP Kabupaten Sumbawa mengaku tertipu mantan bendahara kantor setempat berinisial SY. Akibat ulah oknum tersebut, para pegawai ini menanggung hutang yang cukup besar bahkan melebihi gajinya. Hutang itu ditanggung dalam waktu yang cukup lama. Ironisnya ada pegawai yang tidak terima gaji sampai pensiun karena menanggung hutang bank. Untuk menyiasati kondisi ini, ada pegawai yang harus menjadi peladen dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebab gaji pegawai yang diharapkan sudah tidak ada.

Seperti yang dialami Muhammad Yamin yang akrab disapa Oby. Musibah ini bermula pada Tahun 2015 lalu. Saat itu SY yang masih menjadi bendahara di kantornya hendak meminjam uang kepadanya. Caranya SY meminta Oby menjaminkan SK pegawainya di Bank (saat itu Bank NTB Sumbawa). SY berjanji akan melunasi pinjaman tersebut dalam waktu sebulan. Karena prihatin dengan kesulitan SY, Oby menyetujuinya. Namun Oby mengatakan tidak bisa memberikan SK asli. Hal itu tidak dipersoalkan SY dan menyatakan akan mengurusnya di bank. Oby mengaku hanya diminta menandatangani surat permohonan pinjaman. Selang beberapa hari, Oby menanyakan kepada SY kapan pinjaman Rp 50 juta itu cair. SY menjawab nanti akan diinformasikan. Ditunggu selama beberapa lama tidak ada pemberitahuan, sehingga Oby menyimpulkan bahwa pinjaman Rp 50 juta di Bank NTB Tahun 2015 itu tidak cair. Selain tidak pernah dipanggil ke bank, Oby bersama isterinya tidak pernah menandatangani pencairan. Ini juga dibuktikan, hingga Januari 2016, tidak ada potongan gajinya. Akhirnya Februari 2016, Oby mengajukan pinjaman kredit di Bank NTB Sumbawa sebesar Rp 115 juta. Prosesnya juga melalui SY selaku bendahara kantor. Prosesnya berjalan normal, karena Oby dan istrinya menandatangani permohonan kredit. Bersama SY, Oby berangkat ke Bank NTB. SY pun masuk seorang diri dan dia menunggu di luar. Tak lama SY keluar dari bank menginformasikan bahwa permohonan belum bisa direalisasikan dengan dalih masih awal tahun. SY hanya menyerahkan uang Rp 35 juta kepada Oby. “Ini pegang dulu (seraya menyodorkan uang 35 juta,” kata Oby meniru kata SY saat itu.

Uang itu diterima dan digunakan Oby untuk membangun dapur rumahnya. Selang sebulan tepatnya Maret 2016, gajinya terpotong sekitar Rp 2 juta lebih sesuai dengan jumlah potongan ketika meminjam kredit sebesar Rp 115 juta. Padahal pinjaman itu tidak cair dan dia hanya menerima pemberian SY Rp 35 juta.

Belum hilang kebingungannya, muncul hal yang mengejutkan. Setelah SY dicopot dari jabatan bendahara, semuanya terungkap. Ternyata pengajuan pinjaman Tahun 2015 cair. Tapi bukan Rp 50 juta melainkan Rp 200 juta dengan potongan bank setiap bulannya mencapai Rp 3 juta lebih, melebihi gaji yang diterima Oby. Selama ini dia tidak curiga karena setiap bulan pemotongan hanya Rp 2 juta lebih, dan masih tersisa gaji sekitar Rp 1 juta lebih. Rupanya setiap bulan itu SY terus menambal pembayaran angsuran agar Oby tidak curiga. Selain itu juga Oby baru menerima buku rekeningnya pada Tahun 2018. Saat itu peraturan baru dengan bendahara baru, gaji akan diambil melalui ATM. Tentunya untuk mendapatkan ATM, Oby harus mengurus buku tabungan. “Saat saya hendak ke bank untuk buat buku rekening dan ATM, dia (SY) cegat saya di depan pintu langsung menyerahkan buku tabungan itu. Saya sempat protes kenapa baru diserahkan sekarang, dia (SY) beralasan lupa. Bayangkan sudah tiga tahun buku tabungan itu di dia,” sesal Oby.

Baca Juga  Pesan Kamera Via Facebook, Tertipu  

Melihat kejanggalan ini, Oby langsung lapor polisi dengan delik tindak pidana penipuan sekaligus menyerahkan sejumlah bukti-bukti. Selain lapor polisi, sebelumnya beberapa kali Oby telah menemui SY maupun orang tuanya untuk meminta tanggungjawab atas pembayaran angsuran bank. Tapi tidak ada itikad baik dan hanya diberikan janji-janji. Karena Oby tidak lagi memiliki gaji hingga Tahun 2028 (sesuai masa hutang bank) juga bertepatan dengan masa pensiun, terpaksa bekerja serabutan di luar jam dinas. Terkadang menjadi peladen, pemasangan baliho, mengelas, membuat pagar dan membantu pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kadang sampai larut malam saya bekerja. Daripada saya tidak makan, kebutuhan anak istri tak bisa dikompromi,” ujarnya lirih.

Korban lainnya adalah Syarafuddin—rekan Oby di BKPP. SY meminjam uang bank sebesar Rp 170 juta menggunakan SK Syarafuddin pada Desember 2016 lalu. SY beralasan uang itu akan digunakan untuk membeli rumah di Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa. SY berjanji akan membayar cicilan bank selama 10 bulan pertanggungan. Ternyata alasan membeli rumah bohong belaka. Awalnya bayar cicilan bank lancar. SY membayar cicilan itu kepada Syarafuddin karena gaji PNS ini dipotong langsung oleh pihak bank. Namun setelah bulan keenam, seiring dengan pemberhentian SY sebagai bendahara, angsuran bank macet. Celakanya lagi, orang tua SY yang awal bertanggung jawab sudah angkat tangan.

Nasib serupa dialami Virginia Fajar Puspitaningrum juga PNS di BKPP. Kejadiannya Desember 2015 lalu. Ketika itu dia hendak meminjam uang bank sebesar Rp 110 juta selama 5 tahun. Pengajuannya melalui SY selaku bendahara. SY pun mengurus administrasinya termasuk berkas pengajuan. Ketika SY menyerahkan formulir kepada Virginia, jumlah pinjaman tidak tertera alias dikosongkan. Hal ini sempat memunculkan pertanyaannya, dan SY berterus terang ingin nebeng meminjam uang bank melalui pinjaman yang diajukan Virginia. Pinjaman dari Rp 110 menjadi Rp 200 juta. Permintaan ini tidak langsung diiyakan, karena Virgin harus bermusyawarah dengan suaminya. Saat di rumah banyak pertanyaan yang diajukan suaminya, mulai dari siapa yang membayar angsuran, mengapa SY tidak menggunakan SK atau mengajukan pinjaman sendiri secara terpisah. Meski demikian akhirnya suami mau bertandatangan, karena SY menyatakan membayar angsuran sesuai dengan uang yang diterimanya. Awalnya lancar, setelah beberapa bulan kemudian, SY tidak lagi membayar. Praktis pinjaman SY ditanggung Virgin karena sistemnya pemotongan gaji. “Saya sudah minta pertanggungjawabannya tapi hanya dijanji-janji. Bayangkan saya hanya menerima gaji setiap bulan hanya 200 ribu. Ini akan terus sampai tahun 2025,” akunya.

Baca Juga  Patroli Prokes, Dandim 1607/Sumbawa Turun Langsung Pimpin Anggota

Sedikit berbeda dengan Nurul Asma. Pegawai BKPP ini hanya ingin menutup hutangnya di Bank NTB untuk meminjam kredit di Bank Mandiri. Dia menyerahkan uang Rp 90 juta untuk menutup angsuran di Bank NTB melalui SY selaku bendahara kantor. Saat itu SY langsung meminta Nurul untuk meminjam dulu uang Rp 90 juta tersebut. Pinjaman itu hanya satu minggu untuk digunakan membayar rumah di Mataram. Menurut SY, uang itu akan diganti setelah cair deposito pamannya. “Kita percaya saja karena dia bendahara dan semua tagihan kredit bank teman-teman di kantor setornya melalui dia,” kata Nurul.

Seiring berjalannya waktu, kredit di Bank NTB atas nama Nurul tidak ditutup SY. Seperti korban lainnya, SY hanya berjanji. Akhirnya Nurul berinisiatif menggunakan uang pribadinya menutup angsuran di Bank NTB. Biarlah uang sebelumnya menjadi hutang pribadi antara dirinya dan SY. Tapi sampai sekarang hutang yang tersisa sekitar 50 juta belum bisa dilunasi.

Menanggapi hal itu, SY yang ditemui terpisah di Kantor BKPP Sumbawa, Senin (18/2) kemarin, mempersilahkan para korban menempuh upaya hukum. Ia juga enggan menanggapi persoalan itu melalui media massa dan hanya memberikan keterangan kepada pihak yang berwajib. “Yang mungkin merasa diri sebagai korban silakan lapor ke pihak berwajib. Maaf, saya hanya akan memberikan keterangan ke pihak berwajib. Silakan tanya ke sana,” saran SY kepada wartawan SAMAWAREA.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Zaky Maghfur SIK yang dikonfirmasi belum lama ini, membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Dari sejumlah korban ini hanya satu yang melaporkan secara hukum, selebihnya informasinya melapor ke Inspektorat. Untuk menindaklanjuti laporan ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk pejabat di BKPP. Pihaknya juga sudah dua kali melayangkan surat ke Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa untuk meminta berkas terkait dengan pengajuan kredit pelapor. “Sampai sekarang belum direspon,” akunya. (SR)

 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.