DPR RI Siap Bantu Gubernur NTB Desak Pempus Turunkan Dana 3,5 T

oleh -2 views

MATARAM, SR (15/2/2019)

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, dalam rangka mendapatkan penjelasan terkait penanganan paska bencana, pelayanan publik khususnya perizinan, maupun reformasi birokrasi di NTB, Kamis (14/2) di ruang Kerjanya. Gubernur yang saat itu didampingi Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut hangat kedatangan rombongan DPR RI.

DPRD

Gubernur menjelaskan berbagai kondisi umum dan perkembangan terakhir dalam proses rehab rekon paska Gempa di Lombok. “Kendala-kendala sudah kita selesaikan pelan-pelan, rumah tahan gempa yang diinstruksikan pemerintah, kini sudah lebih banyak pilihannya sehingga lebih mudah bagi masyarakat,” papar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan kondisi paska Gempa Lombok yang membuatnya tersentuh sekaligus bangga dengan warga NTB. “Yang membuat kami terenyuh saat itu adalah, saat paska gempa di Palu, masyarakat kami yang terkena musibah juga ikut mengirimkan hasil-hasil panennya ke Palu,” ujar Gubernur.

Kepada Gubernur, Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani menyampaikan bahwa Kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan Rehab dan rekon paska Gempa, juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam pelayanan publik. Mardani menanggapi progres penanganan gempa di Lombok yang menurutnya sudah baik. “Di Inpresnya memang mengamanatkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, tidak bisa sembarangan membangun. Bentuknya juga diharuskan bergotong royong. Awalnya memang lambat, namun kini banyak yang berhasil, tinggal mereplikasi dan melanjutkan ke tempat-tempat lain,” jelas Mardani.

Baca Juga  Kembangkan Sepeda Listrik Matric-B, Gubernur dan PLN Tandatangan MoU

Mengakhiri silaturrahimnya, Mardani juga menyampaikan harapan dan upayanya untuk Pemerintah Provinsi NTB. “Kita akan minta bantuan-bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sejumlah 3,5 T dan lain-lain itu segera diturunkan. Kami juga meminta proyek the Mandalika, smelter di Amman Mineral segera di-On kan agar ekonomi masyarakat di NTB dapat bergerak cepat,” lugas Mardani. (SR)

 

DPRD DPRD