Fahri Hamzah: Pulau Sumbawa Tetap Kita Perjuangkan Jadi Propinsi

oleh -37 views

SUMBAWA BESAR, SR (4/2/2019)

Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah SE menyatakan untuk tetap bertekad memperjuangkan Pulau Sumbawa menjadi sebuah propinsi. “Saya sudah letakkan itu (Propinsi Pulau Sumbawa) sebagai salah satu nota akhir jabatan saya dan teman-teman di DPR nanti. Apalagi Propinsi Pulau Sumbawa sudah ada pada nomor urut 1 untuk calon daerah otonomi baru. Segala persyaratan administrasi sudah lengkap,” kata Fahri Hamzah pada acara Sosialisasi Punlik Calon Pahlawan Nasional 2019 di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (4/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, sebenarnya PPS sudah disetujui melalui pengesahan pada Sidang Paripurna Penetapan DOB, 29 September 2014 lalu. Namun tiba-tiba penetapan PPS dan beberapa calon DOB lainnya ditunda hingga batas waktu yang belum tentukan. DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diajukan ke parlemen. Demikian keputusan Panja RUU DOB yang disampaikan di Sidang Paripurna DPR RI saat itu. Tentu penundaan itu sangat mengecewakan masyarakat Pulau Sumbawa yang sudah lama menantikan terbentuknya PPS.

Saat itu Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan, termasuk Propinsi Pulau Sumbawa di NTB. Tapi Panja dan pemerintah memutuskan menunda pengesahan dengan berbagai pertimbangan. “Ada 21 yang menurut pemerintah layak, tapi tidak dicapai kesepakatan,” kata Hakam Naja di Gedung DPR saat itu

Baca Juga  Polres Sumbawa Geser 366 Pasukan ke TPS

Hakam menjelaskan, penundaan pembahasan dilakukan agar tidak timbul rasa cemburu di antara daerah-daerah yang mengusulkan DOB. Karena tidak ada yang disepakati, maka sesuai penjelasan Badan Legislasi DPR, RUU DOB termasuk komulatif terbuka. Dengan begitu bisa dicarry over ke periode DPR 2014-2019.

Sementara Ketua Tim Panja DOB DPD RI, Jend (Purn) Prof Dr Farouk Muhammad (saat itu) menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada segenap masyarakat Pulau Sumbawa, karena pada akhirnya rapat terbatas pimpinan Panja/Komisi II DPR yang kemudian dikuatkan dalam Raker (pleno) memutuskan menunda pengambilan keputusan pengesahan DOB. Ia memberikan alasan penundaan itu, antara lain kondisi keamanan tidak kondusif baik di daerah maupun di Gedung Senayan, karena adanya kecurigaan permainan uang dan lainnya. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb