SUMBAWA BARAT, SR (15/1/2018)
Isu perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kalangan masyarakat sudah beredar luas. Karena itu tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kejelasan perekrutan tersebut. Sementara hingga kini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat belum mendapat informasi resmi dari Menteri PAN-RB.
Subhan—salah satu honorer di Pemda KSB mengaku masih mencari kebenaran dari informasi perekrutan PPPK (P3K) itu. Jika benar itu merupakan harapan baru bagi pegawai honorer yang selama ini hidup mengandalkan gaji Rp 600 per bulan. Ia mengaku mengetahui informasi perekrutan P3K itu melalui pemberitaan yang beredar di media social. Disebutkan perekrutan P3K akan dibuka Februari 2019 mendatang. “Kami hanya bisa berharap ini benar adanya dan bisa dengan segera dilaksanakan di KSB,” pintanya.
Ia juga mengaku pernah mendengar Menteri Pendidikan sempat menyentil soal dibukanya perekrutan P3K sebagai solusi pegawai honorer di Indonesia dengan tidak dibatasi umur. Sebab banyak honorer K2 yang tidak bisa diangkat sebagai PNS karena terkendala umur.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian KSB, Drs Tajuddin M.Si menegaskan belum ada surat resmi dari Menpan-RB ke daerah termasuk KSB terkait perekrutan P3K. Biasanya apabila akan dibuka rekrutmen dalam bentuk apapun, Menpan akan bersurat resmi ke daerah untuk ditindaklanjuti. “Tapi sampai detik ini belum ada surat yang masuk. Jika benar dibuka Februari, seharusnya saat ini suratnya sudah kami terima,” imbuhnya.
Memang diakuinya, Menteri Pendidikan pernah menyentil soal dibukanya tes P3K, namun masih dalam tahap perencanaan untuk diajukan dan meminta persetujuan pemerintah. “Saya yakin tes P3K akan dibuka karena beberapa kali pemeritnah mengeluarkan statemen di berbagai tempat mengenai tes P3K ini. Mungkin saat ini sedang dipersiapkan, jadi kita tunggu saja. Ketika ada kami akan langsung mengumumkannya kepada seluruh masyarakat KSB,” ujarnya. (HEN/SR)
