KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, SR (13/1/2019)
Tercatat 602 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut sekitar 100 di antaranya masih membutuhkan perhatian pemerintah. Sebab ada yang belum memiliki gedung sendiri, hingga minimnya fasilitas seperti ruang kelas baru dan Alat Permainan Edukatif (APE) luar. “PAUD yang butuh perhatian dari pemerintah ini ada sekitar 100 lembaga. Masalah ini menjadi PR kita untuk kita tuntaskan tahun 2019 ini,” kata Kasi Kelembagaan, Sarana dan Prasana PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Sulaiman S.Pd, belum lama ini.
Pada tahun 2017 lalu ungkap Eman—sapaan akrabnya, Dinas Dikbud mengusulkan 60 PAUD untuk mendapatkan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) ke pusat. Namun, hanya lima yang terealisasi. Untungnya di penghujung tahun 2018 kemarin, ada penambahan tujuh lembaga PAUD. Empat di antaranya mendapat bantuan rehab, dan tiga lainnya bantuan APE. “Dananya sudah masuk ke rekening masing-masing lembaga. Insyaa Allah pengerjaannya dilakukan awal tahun 2019 ini,” terangnya.
Di samping itu, Dikbud juga telah mengusulkan 30 lembaga untuk mendapatkan bantuan APE luar melalui APBD II tahun 2017 lalu. Dari jumlah tersebut yang terealisasi hanya delapan lembaga. Bantuan itu berupa perangkat pembelajaran IT. Jika dilihat dari jumlah usulan dalam dua tahun terakhir, masih banyak lembaga yang membutuhkan bantuan, tapi belum dapat diintervensi pemerintah.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana PAUD oleh Dikbud, semua lembaga membutuhkan bantuan. Namun yang prioritas sekitar 100-an lembaga. Termasuk lembaga yang masih numpang pada fasilitas milik desa. Selain itu honor guru PAUD baik formal maupun non formal masih memprihatinkan. Khusus guru PAUD yang terakomodasi melalui Dana Desa (DD), mereka menerima insentif dengan jumlah bervariasi. Mulai dari kisaran Rp 350.000/bulan hingga Rp 500.000/bulan. Kalau yang beruntung, bisa sampai Rp 750 per bulan. Tapi kemungkinan hanya ada satu atau dua orang.
Bagaimana dengan nasib guru PAUD di wilayah kelurahan yang tidak memiliki dana desa ? Menurut Eman, insentif guru PAUDnya disiasati melalui APBN. Mereka kadang dapat, kadang juga tidak. Sama halnya dengan guru honor pada PAUD formal. Jumlah insentifnya dari pusat hanya Rp 2,4 juta/tahun. Jika dibagi 12 bulan, maka hanya menerima sekitar Rp 200.000/bulan. Itu belum dipotong pajak, itupun honor ini hanya diterima sekali setahun. (SR)
