Wagub Prihatin Proses Seleksi KPU Kabupaten/Kota di NTB

oleh -2 views

MATARAM, SR (01/01/2019)

Sejumlah perwakilan peserta seleksi KPU dari enam kabupaten/kota di NTB melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan seleksi KPU kabupaten/kota. Dalam pertemuan yang berlangsung Senin (31/12) ini, perwakilan peserta memaparkan secara detail dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Seleksi. Mendengar hal itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyatakan prihatin dan menyesalkan adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan seleksi calon komisioner KPU di NTB. “Kami sudah memaparkan secara detail bagaimana proses yang terjadi. Beliau menyatakan prihatin. Beliau menyesalkan ada masalah dalam seleksi KPU Kabupaten/Kota di NTB,” kata H. Andi Purna Hendri, S.Hi, perwakilan peserta seleksi dari Kabupaten Lombok Timur.

Kepada Wartawan, Andi menjelaskan pertemuan dengan Wagub berlangsung selama 1 jam di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu masing-masing perwakilan peserta memaparkan dugaan penyimpangan seleksi berdasarkan hasil temuan mereka. Namun secara umum masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses seleksi KPU di NTB adalah dugaan maladministrasi yang dilakukan Timsel dalam menetapkan peringkat 10 besar. Andi menambahkan, Wagub Rohmi memberi perhatian besar terhadap masalah ini. Ia berjanji akan mempelajarinya untuk selanjutnya dapat menentukan langkah apa yang perlu diambil.

Seperti diberitakan, munculnya permasalahan dalam seleksi KPU Kabupaten/Kota di NTB karena dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU No.25 tahun 2018, oleh Tim Seleksi. Tim Seleksi menggunakan ketentuan berbeda dari aturan tersebut untuk menetapkan 10 nama ‘terbaik’ dari hasil seleksi, yaitu dengan mengakumulasi nilai peserta. Akibatnya, keputusan tersebut mendapat perlawanan hukum dari peserta di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Selain itu, upaya hukum juga dilakukan oleh peserta dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Mereka menggugat Tim Seleksi melalui PTUN maupun pengaduan melalui Ombudsman dan DKPP. (SR)

iklan bapenda
Baca Juga  Berantas KKN, Pemda Sumbawa Lakukan Reformasi Birokrasi