Tata Kelola Anggaran NTB ‘On The Track’

oleh -1 views

MATARAM, SR (30/12/2018)

Kinerja keuangan Pemprov NTB tidak ada masalah yang berarti. Hanya pada detik-detik krusial pemerintah pusat menarik kembali Rp 100 miliar lebih. “Semua program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) NTB dan Program Prioritas Daerah yang merupakan kewajiban sesuai ketentuan undang-undang sudah terselesaikan dan tidak terganggu,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H. Supran.

Memang diakui mantan Penjabat Bupati Sumbawa ini, ada kekurangan dari sisi pendapatan tetapi bukan diakibatkan oleh persoalan mendasar. Itu hanya persoalan waktu. “Dari persoalan yang ada, insyaa Allah Senin, 31 Desember akan terselesaikan. Seiring dengan masuknya transfer dana dari PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Dan ada juga bagian Pemprov dari PT Angkasapura yang belum disetorkan. Masih akan terus ditagih,” akunya.

Kata Supran, Pemprov NTB telah melakukan sejumlah langkah untuk menyiasati kekurangan sisi penerimaan di APBD NTB 2018. Dan dia optimis semua akan terselesaikan. Tahun 2018 diakui sebagai tahun terberat sepanjang sejarah pemerintahan NTB dalam kurun seperempat abad terakhir. Sejumlah problem yang berpotensi mengganggu pos pendapatan APBD terjadi secara beruntun. Namun, di bawah kepemimpinan dua doktor yang penuh pengalaman sejumlah langkah telah disiapkan. “Alhamdulillah problem yang muncul teratasi,” tegas Supran.

Pembayaran proyek dari Perda Jalan sebesar Rp 77 miliar, akan dibiayai dari setoran PT DMB yang direncanakan akan masuk hari ini, Senin (31/12).
Supran berharap setelah RUPS (yang direncananakan Senin 31 Desember) hak Pemprov akan disetor sebelum tahun 2018 berakhir. Karena penerimaan dari DMB ini sudah masuk dalam struktur APBD. Sementara, terkait penerimaan kontribusi dari Angkasa Pura, Pemprov NTB akan melakukan langkah-langkah yang lebih progresif lagi. Sehingga semua komitmen bisa ditunaikan dengan baik. Pemprov NTB akan memberikan penegasan agar perusahaan yang menjadi pengelola Bandara Internasional Lombok itu segera menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan bersama.

Baca Juga  TGB Sebut Pesantren Sebagai Benteng Pertahanan Bangsa

Salah satu problem yang cukup mengganggu sepanjang 2018 ini kata Supran adalah pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat setelah APBD-P ditetapkan. Kementerian Keuangan RI memangkas pagu dana transfer dan dana bagi hasil untuk NTB sebesar Rp109 M lebih. Seharusnya, NTB mendapatkan jatah dana sebesar Rp 251,284 miliar, namun dipangkas hanya menjadi Rp 141,442 miliar lebih. Celakanya, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemangkasan ini dikeluarkan 10 Desember 2018. Persis setelah APBDP ditetapkan oleh Pemprov NTB pada September 2018 lalu. Walhasil, Pemprov pun kesulitan melakukan rasionalisasi anggaran. Namun, Supran menegaskan, terlepas dari problem ini, belanja program RPJMD dan Program Strategis Provinsi NTB tetap bisa ditunaikan. Karenanya, untuk kedepan, Pemprov NTB meminta dan mendorong pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) agar tidak mengeluarkan kebijakan, pemangkasan setelah APBD ditetapkan. “Karena kondisi tersebut sangat berdampak terhadap program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya,” ujar Supran.

Apa yang diberitakan bahwa tata kelola anggaran Pemprov NTB berantakan adalah sebuah kekeliruan karena tidak ada satupun indikator yang menyebutkan dan mengarah kepada hal tersebut. “Semuanya On The Track,” tandas Supran seraya mengatakan bahwa penting media memberikan edukasi yang baik dan proporsional pada masyarakat. (SR)

DPRD DPRD