MATARAM, SR (22/10/2018)
Desa merupakan ujung tombak dalam kemajuan pembangunan suatu daerah. Menyadari hal itu, pemerintah telah menggelontorkan dana cukup besar untuk pembangunan desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Dalam perencanaan penggunaan dana tersebut perlu koordinasi dan komunikasi yang intens antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, agar pengalokasiannya dapat menyentuh hal-hal yang esensial di tingkat masyarakat desa dan terhindar dari permasalahan. Demikian dikemukakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi, terkait Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rakor P3MD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (22/10/2018).
“Saya sangat ingin menghadiri rakor ini karena bagi saya rakor ini sangat penting, karena yang hadir merupakan ujung tombak pembangunan kita, saya sangat berharap koordinasi ini berjalan dengan baik untuk masyarakat kita agar posisi kita saat ini membawa manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Wagub mengatakan, hal terpenting yang perlu dibahas dalam Rakor tersebut adalah permasalahan domestik, karena semua permasalahan besar bermula dari permasalahan kecil. “Kita seringan berpikir hal yang bersifat infrastruktur, tapi mengabaikan esensi yang menyebabkan permasalahan tidak efektif dalam pemecahan masalahnya,” ujarnya.
Untuk meminimalisir masalah pengunaan dana desa, Wagub berharap setiap aparatur yang terkait dengan pelaksanaan program yang dibiayai dana desa, harus lebih sering melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Saya yakin dengan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, akan meminimalisir masalah penggunaan dana desa. Provinsi tidak bisa apa-apa kalau tidak ada pemerintah desa,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD & DUKCAPIL) Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. H. Ashari SH. MH., menjelaskan bahwa, pelaksanaan Rakor tersebut bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi reguler atas penggunaan dana desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, merumuskan langkah-langkah yang timbul selama penyaluran dana, dan konsolidasi di masing-masing Kabupaten/kota. Bagaimana memanfaatkan otonomi yang telah diberikan ke desa betul-betul membangun sesuatu yang esensial, dan pada saatnya nanti hal itu akan menjadi bonus yang luar biasa. Untuk itu ia memberikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur untuk membuka Rakor tersebut.
Rakor diikuti oleh 207 peserta, terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Dinas PMD 8 Kabupaten, Camat, Para Tenaga Ahli Provinsi dan Kabupaten, Pendamping Desa dan Satker P3MD Provinsi Nusa Tenggara Barat. (JEN/SR)
