Persiapan Rakornas LTSP-P2TKI di Jakarta, Pemda Sumbawa Gelar Rapat Evaluasi  

oleh -3 views
Kadisnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur dan Wakil Ketua Komisi IV Ismail Mustaram SH

KERJASAMA MEDIA ONLINE SAMAWAREA DENGAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (23/07/2018)

DPRD

Keberadaan Layanan Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) di Kabupaten Sumbawa, dievaluasi. Evaluasi ini dilakukan melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi Mukhtar, Senin (23/7). Hasil rapat evaluasi ini selain dijadikan bahan untuk berbenah juga akan dijadikan masukan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, 30 Juli—1 Agustus 2018 mendatang. Hadir dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Bupati tersebut di antaranya Kadis Nakertrans, Ir. Syafruddin Nur, Direktur RSUD Sumbawa dr. Dede Hasan Basri, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa Ismail Mustaram SH, Pejabat Imigrasi Sumbawa Sulaiman SH, Ketua Aspataki Sumbawa, H. Zulkifli dan Ketua APJATI Sumbawa, Burhanuddin.

Ditemui SAMAWAREA usai rapat, Kadisnakertrans, Ir. Syafruddin Nur mengakui jika rapat itu untuk mengevaluasi keberadaan LTSP-P2TKI yang sudah berjalan sekitar 7 bulan sejak dilaunching 21 Desember 2017. Pada prinsipnya, LTSP ini telah berjalan secara baik dan normal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang ingin bekerja keluar negeri sebagai TKI melalui PPTKIS resmi. Keberadaannya juga telah mampu menyelesaikan sejumlah kasus TKI terutama dalam proses pra penempatan. Hanya ada satu persoalan yakni keberadaan sarana kesehatan di LTSP. Sebab secara aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan kewenangan kepada rumah sakit daerah untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi CTKI/CTKW. “Pemeriksaan kesehatan CTKI ini penting dilaksanakan di daerah oleh rumah sakit milik pemerintah. Selama ini banyak CTKI/CTKW yang berangkat dari Sumbawa dinyatakan sehat, sampai di Jakarta hasil unfit,” imbuhnya.

Baca Juga  Menteri PP-PA RI Luncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan di NTB

Terhadap pemeriksaan kesehatan ini, pihak RSUD Sumbawa menyatakan siap. Namun LTSP masih kekurangan sarana prasarana pendukung, di antaranya belum tersedianya penambahan ruang tunggu pengunjung, ruang arsip dokumen, ruang seleksi dan pengaduan, serta paving block halaman. Kekurangan inilah nanti yang akan disampaikan pada Rakornas di Jakarta.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ismail Mustaram SH menilai keberadaan LTSP sangat positif dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ingin menjadi TKI/TKW. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi tidak hanya pada pra penempatan tapi juga saat dan pasca penempatan. Seperti pemberangkatan secara ilegal dan adanya praktek pemalsuan dokumen. “Kami sambut positif dan kami dukung. Termasuk kekurangan yang ada di LTSP akan kami fasilitasi dan perjuangkan agar segera terpenuhi,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Ketua APJATI Sumbawa, Burhanuddin bahwa keberadaan LTSP membuat PPTKIS terbantu terutama dalam penyelesaian persoalan TKI. “Pelayanannya cukup maksimal dan kami berharap kekurangan sarana di LTSP bisa terpenuhi,” pintanya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri menyambut dengan senang pelayanan kesehatan CTKI/CTKW ditangani RSUD Sumbawa. “Kami senang dan siap 1000 persen,” ujarnya.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan ungkap dr. Dede, semua dokter spesialis yang ada akan dilibatkan. Mengingat pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh agar CTKI/CTKW yan diberangkatkan ke Jakarta kondisi kesehatannya tetap sama seperti sebelum berangkat. Mengenai biaya, dr. Dede menyatakan sesuai tarif yang ditetapkan Perda. Apa yang tertuang di dalam Perda itulah yang diberlakukan. “Pemeriksaan kesehatan ini memberikan dampak positif baik bagi PAD yang sudah pasti akan meningkat, juga mendukung operasional BLUD,” pungkasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD