Mengurai Legalitas PD. BPR NTB Sumbawa

oleh -68 views

Oleh: Andi Rusni

SUMBAWA BESAR, SR (05/07/2018)

Sebagian kita mungkin ada yang bertanya, “Legalkah PD. BPR NTB Sumbawa saat ini ?”. Sebelum menjawab tentang legalitas tersebut, perlu kita pahami bahwa pertanyaan ini muncul disebabkan oleh lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pemprov. NTB Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR NTB) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PT. BPR NTB) atau kita sebut saja secara singkat dengan istilah Konsolidasi. Wacana konsolidasi ini sudah bergulir sejak tahun 2016 lalu namun realisasinya masih belum tercapai dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materiil untuk terbitnya Izin Konsolidasi dari OJK.

Sebelum Perda Konsolidasi ini lahir, ada beberapa masalah yang terjadi misalnya penolakan dari salah satu pemegang saham PD. BPR NTB yakni Pemda Sumbawa dan sebagian Anggota DPRD Kab. Sumbawa (termasuk penulis, saat itu), walaupun pada akhirnya konsolidasi tersebut terus berjalan. Selain penolakan, kasus hukum pun mendera oknum-oknum tertentu baik di dalam PD. BPR NTB maupun dalam Tim Konsolidasi yang mana kasusnya masih bergulir hingga saat ini di Pengadilan Tipikor Mataram.

Tulisan ini tentu tidak ingin mengupas lebih jauh tentang kasus hukum atau masalah lainnya dalam konsolidasi namun berfokus pada soal Legalitas PD. BPR NTB yang oleh sebagian kalangan mempertanyakan khususnya Sumbawa. Mengapa hanya Sumbawa ? Padahal PD. BPR di NTB ini bukan hanya Sumbawa tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PD. BPR NTB lainnya seperti PD. BPR NTB Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR NTB Lombok Timur, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PD. BPR NTB Dompu dan PD. BPR NTB Bima ? Wallahu’alam bissawab.

Sejarah dan alur terbentuknya PD. BPR NTB

Secara historis, pembentukan PD. BPR NTB tidak terlepas dari keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP) sebagaimana amanat Perda Pemprov. Tingkat I NTB Nomor 15 Tahun 1994, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena tidak relevan dengan tuntutan keadaan dan ketentuan yang berlaku. PD BPR LKP kemudian menggabungkan diri dan berganti nama menjadi PD. BPR NTB sebagaimana amanat Perda Pemprov. NTB Nomor 10 tahun 2007 Tentang PD BPR NTB. Setelah memenuhi berbagai persyaratan maka terbitlah izin operasional PD BPR NTB Sumbawa berupa Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor: 11/14/KEP.DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR LKP Empang Atas, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Lab. Sumbawa, PD. BPR LKP Motong Utan, PD. BPR LKP Dalam Alas menjadi PD. BPR NTB Sumbawa.

Baca Juga  P2TP2A dan LK3 Sumbawa Tangani Rian Si Bocah Terlantar

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maka semua LKM di seluruh Indonesia diwajibkan memiliki Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Oleh sebab itu maka Badan Hukum Perusahaan Daerah sebagai LKM harus berganti menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas. Hal ini tentu memaksa semua pihak termasuk para pemegang saham PD. BPR NTB untuk menindaklanjuti amanat UU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang LKM tersebut. Wujud tindaklanjut tersebut adalah dengan dilahirkannya Perda Pemprov. NTB Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR NTB) menjadi Perseroan Terbatas Bank Prekreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PT. BPR NTB) yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Prov. NTB Nomor 10/288/2016. Perda Nomor 10 Tahun 2016 walaupun telah diundangkan, tentu tidak otomatis menyebabkan terjadinya perubahan komprehensif terhadap operasional PD BPR NTB atau menjustifikasi bahwa PD BPR NTB Illegal atau vacuum atau bahkan status quo sebab Perda tersebut bukan syarat utama beroperasional PT. BPR NTB tetapi harus mendapatkan Izin Operasional dari OJK sebagaimana amanat Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang LKM.

Untuk mendapatkan Izin Operasional dari OJK maka Lembaga Keuangan Mikro (LKM) termasuk PT BPR NTB harus memenuhi beberapa syarat antara lain; adanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Di dalam ketentuan OJK, Perda tidak dipersyaratkan menjadi dasar lahirnya Izin namun Perda menjadi syarat yang diwajibkan bagi setiap daerah dalam rangka melakukan kerjasama dll, hal itu diatur di dalam ketentuan lain seperti UU maupun PP, termasuk Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan BPR Milik Pemda.

Perda Nomor 10/2016 yang selalu dijadikan sandaran untuk menyatakan bahwa PD BPR NTB Sumbawa Illegal oleh sebagian orang juga menurut saya keliru, sebab Perda tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya seperti Permendagri Nomor 94/2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Daerah serta masih harus direvisi pada beberapa pasal yang sudah kadaluarsa seperti Pasal 3 ayat 4 dan Pasal 47. Di dalam Permendagri Nomor 94/2017 misalnya pada Pasal 1 ayat 9, terkait nama PT BPR NTB, seharusnya saat ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat atau disingkat Perseroda BPR NTB atau dengan Nama lain PT. BPR NTB (Perseroda).

Baca Juga  Korban Gempa Lombok Terus Bertambah, Tercatat 321 Meninggal Dunia

Konklusi

Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa: 1. Perda Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan di atas hingga saat ini belum dapat diberlakukan sebab sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini dimana terdapat pasal yang kadaluarsa dan terbentur dengan lahirnya Permendagri Nomor 94/2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Daerah; 2. PD BPR NTB Sumbawa hingga saat ini masih “LEGAL” sebab Izin Operasionalnya sebagaimana Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor: 11/14/KEP.DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR LKP Empang Atas, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Lab. Sumbawa, PD. BPR LKP Motong Utan, PD. BPR LKP Dalam Alas menjadi PD. BPR NTB Sumbawa “masih berlaku alias belum pernah dicabut”. Akhirulkalam saya mengharapkan agar semua pihak berfikir jernih, obyektif dan proporsional dalam menilai keberadaan PD BPR NTB Sumbawa khususnya, sebab stigma negatif terhadap BPR tersebut hanya akan melahirkan “public distrust” terhadap BPR NTB Sumbawa. Akibatnya, terjadi keraguan, keengganan dan kekhawatiran masyarakat Sumbawa untuk berinvestasi pada PD. BPR NTB Sumbawa. Ketika hal itu terjadi maka iklim investasi menjadi lesu, operasional BPR terganggu, deviden menjadi rendah dan akhirnya rakyat juga yang rugi. Selain itu, keresahan terhadap eksistensi BPR NTB Sumbawa tentu sangat dirasakan juga oleh segenap manajemen dan karyawan PD BPR NTB Sumbawa yang selalu dicecar dengan stigma dan persepsi negatif yang cenderung destruktif. Kondisi ini saya khawatirkan menciptakan chaos antara kubu yang menstigmatisasi dengan pihak BPR yang berjuang keras membesarkan BPR. Wassalam. (*)

Penulis: Anggota Komisi I DPRD Kab. Sumbawa Bidang Hukum dan Pemerintahan Anggota Fraksi Gerindra

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.