Home / Politik / Mantan Narapidana Tiga Kasus Ini Dilarang Jadi Caleg   
Sudirman SIP, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbawa

Mantan Narapidana Tiga Kasus Ini Dilarang Jadi Caleg   

SUMBAWA BESAR, SR (1/7/2018)

Mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan narapidana kejahatan seksual terhadap anak, sebaiknya mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota, propinsi dan pusat. Sebab dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018, mantan narapidana dari tiga kasus tersebut dilarang menjadi bakal calon anggota DPRD/DPR RI.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Sumbawa, Sudirman S.IP yang dihubungi Minggu (1/7) membenarkan hal itu. Ini terlihat dari pengumuman yang diterbitkan KPU Sumbawa No. 226/PL.01.3-Pu/5204/03/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019. Dalam syarat bakal calon, Sudirman menyebutkan bahwa untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan salah satunya bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Untuk mengetahui Bacaleg itu pernah menjadi narapidana tiga kasus itu, melalui penyaringan awal dengan mengecek kelengkapan administrasinya seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan pihak kepolisian, dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang diterbitkan Pengadilan Negeri. Selain itu juga dilakukan uji public terhadap Daftar Calon Sementara (DCS).

Berkaitan dengan Bacaleg yang pernah menjalani hukum di luar tiga kasus dimaksud (mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi), lanjut Sudirman, harus bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public. Atau terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana penjara juga bersedia mengemukakan secara jujur kepada publik. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Tim Kerja Pimpinan DPD RI Resmi Tolak RUU HIP

JAKARTA, samawarea.com (6/7/2020) Tim Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi mengeluarkan rekomendasi dengan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *