Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi, Canangkan Zona Integritas

oleh -27 views

KARANGASEM, SR (08/06/2018)

Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa turut hadir dalam Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Kamis (7/6/2018), di Aula Polres Karangasem. Apel ini sebagai komitment Polres Karangasem yang siap melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Selain Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa turut hadir Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua FKUB, dan Ketua STKIP didampingi Kepala OPD terkait.

Kapolres Karangasem AKBP. IGN. Agung Ade Panji Anom, SIK., MAP selaku Inspektut Upacara menyampaikan, bahwa apel ini sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri PAN dan RB RI No. KB/1/IV/2018 dan No: 01 Tahun 2018 tentang tatacara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa Polres Karangasem dan jajaran memang benar benar telah siap menjadi instansi yang berpredikat zona intregritas dengan berikrar no korupsi, no kolusi dan no nepotisme, tidak menerima gratifikasi menjunjung tinggi kode etik dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan perundang undangan serta hanya memungut pemberian hasil layanan sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Ia meminta arahan seluruh stakeholder yang hadir agar memberikan dukungan maksimal sehingga Polres Karangasem mampu menampilkan sosok Polri yang berkomitmen sebagai pelindung , pengayom dan pelayan masyarakat. Serta memiliki integritas yang berpijak pada nilai nilai luhur kebangsaan guna mewujudkan pokri yang prifesional, medern terpercaya dan bebas dari KKN dan dicintai masyarakat. “Saya secara pribadi memohon batuan baik secara resmi, formal dan informal dan mohon bimbingan untuk kedepannya,” imbuhnya.

Baca Juga  Aksi Balap Liar Meresahkan

Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa dalam sambutannya mengatakan, Zona lntegritas (Zl) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM ( Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Menuju “Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK” adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)“ adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ( ZI) di tingkat Polres Karangasem, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit dengan total bobot 60 %, yaitu, Manajemen Perubahan = 5 % . Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satker/Satfung yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Selain itu, penataan Tatalaksana = 5% , bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK / WBBM. Penataan Sistem Manajemen SDM = 15 %, Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri pada Zona Integritas Menuju WBK / WBBM. Penguatan Akuntabilitas Kinerja = 10 % Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri. Penguatan Pengawasan = 15 % Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Polri yang bersih dan bebas KKN. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik  10% Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama dengan bobot 40 % dari lndikator Hasil, yaitu: 1. Terwujudnya Aparatur Polri yang Bersih dan Bebas dari KKN (20%), diukur dengan menggunakan ukuran, a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan b. Presentase penyelesaian TLHP. 2.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%), diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Sejalan dengan konsep island by integrity, diharapkan upaya ini akan memberikan kontribusi positif yang dapat meningkatkan nilai IPK( Indek Persepsi Korupsi) Polri khususnya dan IPK Indonesia umumnya, Sehingga diyakini semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. Selesai acara terdapat pula acara Penandatanganan naskah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang  dilakukan oleh Kapolres karangasem,Wakil Bupati, Ketua DPRD karangasem, Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.