DPR: Jaga Pasokan Energi Jelang Ramadhan 1439 H

oleh -224 Dilihat

JAKARTA, SR (07/05/2018)

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar meminta pemerintah menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petrolium Gas (LPG) menjelang bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah. Mengingat selama ini biasanya peningkatan konsumsi seringkali terjadi. “Pemerintah harus memastikan pasokan gas LPG 3 Kg dan BBM berubsidi tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau. Mengingat dua komoditas energi tersebut bagi kalangan menengah bawah sangat dibutuhkan,”  kata Rofi’ Munawar dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media ini Senin, (7/5).

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga memberikan sejumlah catatan tambahan. Akibat permintaan yang tinggi Pemerintah harus mengantisipasi modus penimbunan gas bersubsidi. Selain itu, dirinya meminta Pemerintah memperhatikan pasokan di daerah-daerah terpencil dan terluar. “Dari evaluasi tahun sebelumnya dan proses berjalan. Pemerintah sudah harus mengantongi peta masalah dan simpul kendala dalam proses penyediaan LPG dan BBM. Monitoring yang real time dan update diperlukan,” sarannya.

Baca Juga  Puluhan Prestasi Gemilang Diraih Sumbawa di HUT NTB

Meski PT Pertamina (Persero), M Iskandar memprediksi realisasi distribusi elpiji 3 kilogram (kg) ke masyarakat pada tahun 2018 bakal melebihi kuota subsidi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 6,45 juta Metric Ton (MT). Namun dari sejumlah temuan sering terjadi kelangkaan dan penyalahgunaan peruntukan. Padahal kebutuhan masyarakat akan elpiji 3 kg bersubsidi pada tahun ini diprediksi sebesar 6,7 juta MT.

Legislator asal Jawa Timur ini juga menegaskan untuk BBM bersubsidi, meski Premium alokasinya meski ada pembatasan di Jawa, Bali dan Madura (Jamali) namun harus sesuai dengan perencanaan distribusi dan alokasi. Selama ini atas dasar regulasi tersebut konsumen di daerah tersebut tidak mendapatkan kepastian dan alokasi yang jelas. “Kita mencermati akhir-akhir ini proses distribusi BBM Subsidi terkesan semaunya dan tidak pasti. Padahal regulasi tersebut bukan meniadakan, tapi menata tata niaga yang berbasis prioritas,” ujar Rofi. (SR)

pilkada mahkota mahkota rokok NU
Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *