KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SUMBAWA BARAT, SR (23/03/2018)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, diharapkan mengatasi persoalan daerah, memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian diungkapkan Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Royal, Kamis (22/3) ini dihadiri Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM., MTP, Pimpinan DPRD KSB, Kejari Sumbawa, Sekda KSB, Ketua TP-PKK KSB, Ketua GOW KSB, anggota DPRD, Kepala OPD, camat hingga kepala desa.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ungkap Bupati, pertanggung jawaban APBD, pelaksanaan APBD dan perencanaan kerja pembangunan berjalan pararel. Musrenbang penyusunan RKPD 2019 ini pun sangat penting. Mengusung tema ‘’pemantapan usaha ekonomi dan perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan’’ diharapkan visi misi Pemerintah KSB akan tercapai.
Lebih jauh dikatakan Bupati, pertumbuhan ekonomi KSB tahun 2017 pada level 7,14 persen dengan IPM tertinggi di antara delapan kabupaten di Provinsi NTB. Data BPS terbaru, angka kemiskinan di KSB tahun 2016 pada angka 15,96 persen atau turun sebanyak 0,54 persen dari jumlah sebelumnya 16,50 persen. Bulan Maret ini, BPS tengah melakukan survei untuk menentukan angka kemiskinan tahun 2017. Kemudian hasil survei tersebut akan dirilis pada awal tahun 2019 mendatang. ‘’Penurunan hanya 0,54 persen, apakah caranya salah atau tidak cukup dengan program Kartu Bariri dan Pariri, tentu program ini tidak serta merta dikambing-hitamkan. Pendataan tidak berbanding lurus. Jadi keluaran program Bariri dan Pariri belum kelihatan untuk tahun 2017,” jelas Bupati.
Menurut Bupati, kemiskinan di KSB adalah penyakit masyarakat. Jika dilihat secara riil, dari hasil verifikasi dan validasi bersama Agen PDPGR kemudian dideklarasikan mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, jumlah riil warga yang mengaku miskin dan memang miskin hanya 3,32 persen dari jumlah penduduk, atau sebanyak 1.586 kepala keluarga atau 4.483 jiwa. Pemerintah KSB pun akan fokus mengintervensi warga ini. Bahkan akan dibuatkan rekening khusus bagi warga tersebut untuk mendapat uang santunan maksimal Rp 200 ribu perbulan. Tentu pemerintah desa juga diharapkan melalui APBDes mengintervensi masing-masing warganya. Untuk sektor infrastruktur sebagai pemicu juga akan ditingkatkan, Bandara Sekongkang yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Komitmen dengan PT. AMNT sedang dibangun. Dimana PT. AMNT tidak lama lagi akan mengoperasionalkan Bandara Sekongkang. Kemudian pengoperasionalan Dermaga Labuhan Lalar. Sementara Dermaga umum di Benete akan ditutup. Dermaga Benete difokuskan untuk kebutuhan industri. Sektor kelistrikan, investor Korea Selatan telah mensurvei laut di Labuhan Lalar. Rencananya, di sekitar laut tersebut akan dibuat pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Untuk pertanian, diharapkan Bendungan Bintang Bano akan diresmikan Presiden pada Harlah KSB ke-15 tahun ini. Disamping bendungan, jaringan irigasi juga dibangun mendampingi proyek bendungan ini.
Terkait pokok pikiran anggota DPRD, Bupati mengatakan sebelum didistribusikan ke OPD menjadi kegiatan, maka harus dikaji terlebih dahulu. Apakah pokok pikiran tersebut masuk kewenangan pemerintah daerah, pemerintah desa bahkan mungkin kewenangan Pemerintah Provinsi.
Ketua DPRD KSB, M. Nasir, ST., MT dalam sambutannya sekaligus menyampaikan pokok pikiran DPRD, ada beberapa hal perhatian DPRD dalam Musrenbang 2018 ini. Pertama, agar Pemerintah Daerah meningkatkan aksi pendidikan dan kesehatan yang memiliki standar layanan, yang adil dan merata. Kedua, memfokuskan bidang ekonomi yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan bandara dan dermaga untuk memperkuat konektivitas. Kemudian infrastruktur jalan yang merata dan penguatan jaringan telekomunikasi agar tidak ada desa yang terisolir.
Keempat, agar kewenangan Provinsi terkait Bendungan Kalimantong dipertegas, bukan saja pembangunan tetapi juga pemeliharaan. Kelima, penurunan kemiskinan tidak sesuai target karena tidak sesuai strategi. Pemerintah fokus mengintervensi pengeluaran masyarakat melalui dana subsidi. Sementara, intervensi meningkatkan pendapatan masyarakat kurang tersentuh, seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan lainnya. ‘’DPRD ingin pokok pikiran ini dijadikan program kegiatan yang diprioritaskan di OPD, kemudian ditungkan pada APBD 2019,” imbuhnya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM., MTP, menyebutkan Musrenbang tingkat kabupaten ini sangat penting. Hasil musyawarah ini kemudian akan diusulkan di Musrenbang ke tingkat provinsi hingga nasional. Untuk tingkat provinsi, Musrenbang akan dilaksanakan tanggal 16 April mendatang. Tema Musrenbang Provinsi NTB adalah ‘’Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas’’. Di tingkat provinsi, sejumlah perencanaan untuk KSB telah ada, mulai dari rencana pembangunan jembatan atau jalan layang Selat Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Pembangunan Jalan Lingkar Kertasari, Pengoperasionalan Pelabuhan Lalar dan Pembangunan Smelter di Maluk. Di sektor infrastruktur lainnya, Bendungan Bintang Bano diharapkan rampung November mendatang dan dapat diresmikan. Selain bendungan, jaringan irigasi juga dibangun mendukung optimalisasi bendungan. ‘’Adanya Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Dompu, diharapkan NTB akan semakin kuat dalam bidang pertanian, sukses dalam swasembada beras bahkan menjadi lumbung pangan. Belum lagi pembangunan pabrik gula terbesar di Indonesia yakni di Dompu,” kata Ridwan Syah. (HEN/SR)
