Dulunya Hanya Telpon dan SMS, Sekarang Bisa Kirim Foto dan Bermedsos

oleh -5 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/03/2018)

Bermedia social seperti  Facebook, Twitter, Whatsapp dan lainnya sudah tidak lagi dimonopoli oleh masyarakat perkotaan maupun kecamatan yang berdekatan dengan kota. Masyarakat yang tinggal di desa terpencil dan sangat terpencil pun kini sudah bisa melakukan hal yang sama. Sebab pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) membangun infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk Base Transceiver Station (BTS) 4G di desa pinggiran dan desa yang akses komunikasinya terisolir. Untuk Kabupaten Sumbawa dibangun menara telekomunikasi daerah di 7 desa. Yakni, Desa Senawang Kecamatan Orong Telu, Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, Desa Mata dan Desa Tolo’oi Kecamatan Tarano, Desa Tangkam Pulit dan Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh, Sampar Bontong Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk. Artinya sejumlah desa ini sekarang sudah terakses internet. Fasilitas itu diresmikan Menteri Kominfotik, Rudiantara, Sabtu (17/3) kemarin. Hadir pada acara tersebut Anggota Komisi I DPR RI, Wakil Bupati Sumbawa, Dirjen PDT, Direktur Utama Lintasarta, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah, Anggota Forkopimda, Direktur DataCom Lintasarta, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, Pimpinan OPD dan para Camat.

DPRD

Di hadapan masyarakat Desa Mata dan Tolo Oi Kecamatan Tarano Sumbawa, Rudiantara mengatakan diresmikan BTS 4G ini menambah akses layanan informasi dan komunikasi masyarakat. Sebelumnya memang sudah ada BTS, namun hanya bisa digunakan untuk menelepon dan mengirim SMS (pesan singkat). Dengan diresmikannya BTS 4G, masyarakat khususnya di Mata dan Tolo Oi—daerah perbatasan Sumbawa—Dompu kini bisa mengirim foto, bermain facebook, twitter, whatsapp, membaca berita di media online dan media social lainnya. Ini sangat banyak manfaatnya. Apalagi saat ini para petani Mata dan Tolo Oi akan panen jagung. Ketika masih menggunakan 2G, mereka melakukan transaksi hanya melalui suara dan pesan singkat, tanpa bisa mengirim foto tentang kondisi jagung. Sekarang sudah ada 4G, bisa foto kebun jagung siap panen.

Baca Juga  Wisata Alam Gunung Tunak NTB, Kini Punya Fasilitas Lengkap

Untuk diketahui, di Indonesia 5.200 desa yang belum mendapatkan sinyal HP maupun akses internet yaitu 3.700 desa di daerah T3 (terisolir, terluar, dan terpinggirkan) dan 1.500 yang bukan T3. Ini adalah pekerjaan rumah yang akan diselesaikan Baksos Kominfo RI. Karena daerah T3 dianggap secara bisnis tidak layak atau belum layak. Telkomsel masih berpikir dua kali untuk membangun fasilitas di daerah T3 karena terkait pelanggan yang ada. Namun pemerintah tidak melihat untung rugi. Visi dari pemerintahan Jokowi-JK dari 9 Nawacita, salah satunya Nawacita nomor 3 adalah membangun dari pinggiran, dan membangun dari daerah-daerah yang dianggap scara keuangan bisnis belum layak dibangun infrastruktur. “Pemerintah tidak melihat bahwa bisnis atau tidak ada bisnisnya. Pemerintah melihat bahwa masyarakat di daerah T3 itu mempunyai hak untuk akdes sinyal. Makanya pemerintah akan membangun terus,” kata Rudiantara.

Untuk itu 3.700 desa yang masuk T3 diupayakan selesai Tahun 2019 mendatang. Sisanya akan dituntaskan Tahun 2020 sehingga tidak ada desa di Indonesia yang tidak terakses sinyal seluler. Caranya adalah pemerintah mengalokasikan dana subsidi. Seperti di desa ini (Mata dan Tolo Oi) tidak ada listrik, maka pemerintah akan membangun Solar Panel yang bisa menghasilkan listrik untuk mengoperasikannya. Subsidi yang disediakan untuk satu lokasi BTS sekitar Rp 1 milyar per tahun guna membayar transmisi satelitnya.

Baca Juga  Gubernur Berencana Kirim Putra NTB Kuliah di Denmark

Ia berpesan keberadaan akses internet ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk hal-hal positif. Tidak terpengaruh dengan berita hoax apalagi menyebar berita hoax. “Untuk yang bermedia social, kalau menerima informasi jangan cepat-cepat dikirimkan lagi. Pastikan kalau mau dikirim, informasinya harus benar. Kalau benar apakah bermanfaat atau tidak. Sekalipun informasinya benar, dilihat mudharat dan manfaatnya, apalagi informasi itu tidak benar,” pungkasnya. (JEN/SR/ADV)

DPRD DPRD