Tim Sosialisasi Ranperda Diminta Perjuangkan Arahmano dan Embung Pulas  

oleh -2 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (16/03/2018)

DPRD

Sosialisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Sumbawa bergeser ke Kecamatan Moyo Hulu, tepatnya Balai Desa Semamung, Kamis (15/3). Tim sosialisasi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kamaluddin ST  M.Si beranggotakan Drs. H. A Rachman HMS, Akhmad Junaidi, Ahmadul Kusasi SH, Yasin Musamma SAP, Salamuddin Maula, H. Zulkarnaen SE, Nyoman Wisma SH, Mustajabuddin S.Sos, dan Edy Syarifuddin. Kehadiran tim yang didampingi Kepala BNNK AKBP Syirajuddin Mahmud, Camat Mulyadi S.Sos, dan Kapolsek IPTU Surana ini dimanfaatkan para kepala desa dan masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menyambut positif keberadaan Ranperda itu dan berharap dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang sudah lama belum terwujud.

Seperti yang diungkapkan Kades Sebasang, Khaeruddin yang meminta DPRD memperjuangkan terwujudnya Embung Pulas. Keberadaan embung itu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan petani yang selama ini membutuhkan air irigasi. Selama ini Bendungan Batu Bulan dan Bendungan Mamak dinilai belum mampu membantu petani.

Sementara Kades Lenangguar, Asraruddin meminta pemerintah melalui BNN mengitensifkan sosialisasi narkoba dengan membuka jaringan BNN hingga ke pelosok desa. Asraruddin juga mempersoalkan jalan di wilayahnya rusak berat. Ini karena pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembuatan drainase. Demikian dengan proyek Bendungan Arahmano yang sampai saat ini belum selesai dan tidak bisa dimanfaatkan, padahal kucuran anggaran proyek itu dari pusat sudah menghabiskan sekitar Rp 30 Milyar. Di tempat yang sama, Kades Mokong, Hasan HMS mengusulkan dibuat Perda Terorisme. Sebab ini menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, di samping menjaga Sumbawa tetap kondusif.

Baca Juga  Wagub Rohmi Kagumi Prestasi Generasi Muda NTB

Menanggapi hal itu, Kepala BNN Sumbawa, AKBP Syirajuddin Mahmud mengatakan jika pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihaknya mengalami keterbatasan personil termasuk belum satupun tersedia petugas penindakan. Untuk itu sosialisasi terus diintensifkan baik di kota maupun di desa. Sebab dari pengungkapan kasus narkoba oleh aparat kepolisian sebagian besar di pedesaan. Mengenai harapan ada jaringan sampai ke desa, AKBP Syirajuddin mengaku akan dibentuk satuan tugas (satgas) sampai ke pelosok. Tentunya ini harus didukung ketersediaan anggaran. “Semoga dengan adanya Ranperda tentang narkoba ini, semua kendala di lapangan bisa teratasi,” harapnya.

Sementara Kamaluddin ST M.Si akan memberikan perhatian terhadap kelangsungan proyek Arahmano. Bahkan Kamal mendesak aparat penegak bisa memberikan perhatiannya agar anggaran pusat tidak sia-sia dan harapan masyarakat terhadap keberadaan bendungan tersebut untuk pertanian tidak terabaikan.

Arahman HMS menanggapi soal BUMDes. Untuk menjadi pengecer pupuk masih harus dipertimbangkan karena belum ada aturan yang mengaturnya. Kemudian soal jalan rusak di Lenangguar, itu bukan kewenangan daerah melainkan pusat. Namun pihaknya akan menyuarakannya.

Camat Moyo Hulu, Mulyadi S.Sos berharap apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam Ranperda yang disosialisasikan tersebut. karena itu pihaknya meminta masyarakat berperan aktif untuk memberikan masukan, usul, saran dan kritikan untuk perbaikan sebelum ditetapkan menjadi Perda. (JEN/SR/*)

DPRD DPRD