Tetapkan DPS, KPU Sumbawa Gelar Rapat Pleno

oleh -29 views

SUMBAWA BESAR, SR (15/03/2018)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018, Rabu (14/3). Hadir pada kegiatan yang digelar di Hotel Sernu Raya itu seluruh komisioner KPU Sumbawa, Panwaslu Sumbawa, PPK dan Panwascam. Selain itu Kadis Dukcapil Sumbawa, tim kampanye pasangan calon, dan camat se-Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini berlangsung dinamis karena hujan protes dari Panwascam terkait pendataan yang dilakukan PPK. Namun persoalan itu bisa diselesaikan selain memperbaiki data, KPU akan selalu berkoordinasi dengan Panwaslu untuk mensingkronkan data yang ada.

DPRD

Plh Ketua KPU Sumbawa, Sudirman S.IP menjelaskan rapat pleno ini dilakukan untuk menetapkan hasil dari proses pemuktahiran data pemilih oleh KPU melalui petugas  PPDP yang direkap dari tingkat PPS dan PPK se-Kabupaten Sumbawa. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan berapa pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan diumumkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan berapa jumlah pemilih yang belum memenuhi syarat karena tidak mengantongi E-KTP ataupun Surat Keterangan.

Untuk diketahui ungkap Sudirman, DPT terakhir saat Pemilu Pilkada Bupati kemarin mencapai 325 ribu lebih. Saat ini ada peningkatan maupun pengurangan. Ini bisa terjadi karena ada pemilih baru yang bisa muncul dari pemilih pemula, purnawirawan TNI Polri maupun pindah tempat tinggal atau domisili karena tugas dan lainnya. Pengurangan juga bisa terjadi karena meninggal dunia, menjadi TKI, hilang ingatan serta tidak memiliki E-KTP.

Baca Juga  Tidak Ada Keluarga Gubernur Minta Fasilitas Gratis Penyeberangan Kayangan-Tano

Disinggung mengenai adanya perdebatan akibat perbedaan data antara KPU dan Panwas, Sudirman mengaku tidak terlalu signifikan dan sudah dilakukan pembetulan saat itu juga. Ini bisa terjadin karena petugas PPDP yang melakukan pendataan ada yang kurang paham IT sehingga terjadi selisih. Namun yang jelas semua rumah dikunjungi petugas PPDP untuk melakukan coklit. “Dari pertemuan tadi kami belum melihat ada pendapat dari Panwas bahwa petugas PPDP kami tidak datang ke rumah orang untuk melakukan per coklit. Ini hanya persoalan apakah TKW dimasukkan atau tidak. Yang tidak dimasukkan adalah TKW yang sudah lama meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak ada komunikasi dengan pihak keluarga,” jelas Sudirman.

Untuk mensingkronkan perbedaan data dengan Panwas, sambungnya, sudah dilakukan hari itu juga. Apabila ditemukan kekeliruan dan kesalahan data pada rapat pleno langsung dilakukan pembetulan. “Data yang sudah diplenokan ini akan disampaikan ke KPU Provinsi selanjutnya diumumkan di semua desa dan kelurahan,” tandasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD