SUMBAWA BESAR, SR (14/03/2018)
Areal hutan di sekitar lahan konservasi Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa semakin memprihatinkan. Pohon ditebang secara massif dan seratusan hektar lahan seketika berubah menjadi lahan perkebunan. Pemandangan yang cukup miris ini mengancam keberlangsung pariwisata di wilayah setempat. Sebab wisatawan yang sebagian besar dari mancanegara ketika melewati lokasi ‘gundul’ tersebut mengeluh dan merasa terganggu. Sebab aktivitas penebangan dan pembakaran lahan tetap berlangsung.
Adanya aktivitas masyarakat tersebut diakui Kepala KSDA Sumbawa, Arep SP. Kepada SAMAWAREA, Selasa (13/3) kemarin, Arep yang didampingi Ahli Pengamanan, Alimuddin mengatakan, hutan yang dirubah menjadi kebun tersebut merupakan lahan APL (Areal Pemanfaatan Lain). Aktivitas penebangan pohon dan pembakaran lahan ini sangat mengganggu terutama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Moyo. Sudah seratusan hektar lahan diratakan, termasuk puluhan hektar telah dibuka pada tahun ini. Pihaknya sudah meminta Kades setempat untuk menghentikan kegiatan warganya. Ia juga sudah menemui Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa agar mengambil langkah-langkah antisipasi. Sebab di lokasi tersebut adalah gerbang wisata menuju Obyek Mata Jitu yang kerap dikunjungi wisatawan. Dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama. “Kami selalu mendapat laporan dan keluhan dari wisatawan mancanegara terkait aktivitas ini. Ini akan mengurangi nilai jual obyek wisata setempat,” tukasnya.
Aktivitas pembukaan lahan APL ini ungkap Arep berada di radius batas kawasan konservasi. Harusnya tidak ada aktivitas di radius tersebut karena termasuk zona penyangga. Harusnya pemerintah daerah mulai dari desa hingga kabupaten ikut andil mengatasi persoalan ini karena Pulau Moyo merupakan ikon wisata Sumbawa. Ketika Pulau Moyo rusak masa depan pariwisata Sumbawa akan terancam. Sebab Pulau Moyo masuk kawasan strategis nasional.
Sejauh ini langkah yang dilakukan KSDA, tetap melakukan patroli di dalam kawasan. Dalam patroli ini KSDA berkolaborasi Masyarakat Mitra Polhut yang dibentuk belum lama ini. “Kita hanya bisa melakukan pendekatan persuasif dengan membangun kesadaran masyarakat agar menjaga kawasan untuk kelangsungan hidup di masa depan,” ungkapnya.
Ditambahkan Alimuddin, aktivitas warga hanya tinggal 200 meter dari obyek Mata Jitu. Ia mendesak pemerintah daerah menyetop ijin pembukaan lahan APL, karena aksi itu akan merusak daerah penyangga konservasi serta mengancam kelangsungan pariwisata Pulau Moyo. “Ini sering kami suarakan saat menggelar rapat bersama Pemda. Tapi sampai sekarang aktivitas itu masih terjadi, bahkan terbilang massif,” pungkasnya. (JEN/SR)
