Pemprov Minta Sumbawa dan KSB Pasang Tugu di Tapal Batas

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (10/03/2018)

Penegasan batas daerah Kabupaten Sumbawa (KS) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah tuntas menyusul terbitnya Permendagri No. 123. Dalam Permendagri tersebut antara lain memutuskan bahwa titik koordinat 1 (80 31’ 43.783” LS dan 1160 52’ 21.302” BT) yang terletak pada batas Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano KSB menjadi titik batas KS dengan KSB. Kemudian ke arah tenggara dan seterusnya menyusuri batas alam berupa punggung bukit (Igir) dan as atau garis tengah sungai sampai berakhir pada Pilar Acuan Batas Utama (PABU) X yang terletak di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang KSB yang berbatasan dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Sumbawa.

Menyikapi terbitnya Permendagri tersebut, Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril pada Rakor yang digelar belum lama ini, mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB mengharapkan agar pemasangan pilar batas daerah dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah KS dengan Pemerintah KSB dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Menurut Bupati, Pemerintah Provinsi mengaharapkan setelah pemasangan pilar batas daerah, Pemerintah KS dan KSB dapat bersinergi membuat tugu atau Gapura “Selamat Datang” dan “Selamat Jalan” yang memiliki nilai estetika.

Rapat koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa yang digelar Bagian Pemerintahan dihadiri Bupati Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, para staf ahli Bupati, para pimpinan OPD, para kabag lingkup Sekretariat Daerah dan camat se-Kabupaten Sumbawa.

Baca Juga  Tak Punya Riwayat, 11 Orang Positif Covid, 4 Meninggal Dunia

Selain membahas soal tindak lanjut Permendagri No. 123 Tahun 2017 tentang batas daerah, pada Rakor ini juga dibahas hal-hal lain terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu peninjauan kembali Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 598 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Terdapat beberapa point yang diubah, antara lain bidang urusan PUPR tentang penyelenggaraan pemeliharaan taman kecamatan masuk menjadi urusan pemerintahan bidang PRKP. Kemudian bidang urusan kelautan dan perikanan, yang sebelumnya jenis kewenangan yang dilimpahkan berupa izin usaha kecil usaha kolam pemancingan dan izin usaha budidaya ikan air tawar diubah menjadi rekomendasi usaha kecil usaha kolam pemancingan dan rekomendasi usaha budidaya ikan air tawar. Selain itu, juga dibahas mengenai persiapan penyelenggaraan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. (JEN/SR)

iklan bapenda